Ekonom soal Usulan Pajak Judi Online: Itu Menyesatkan!

Ilustrasi judi online. Foto: Stokkete/Shutterstock

Ekonom Indef Nailul Huda menanggapi soal usulan judi online bisa kena pajak. Mulanya, usulan pengenaan pajak judi online disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Huda menilai, pengenaan pajak judi online adalah hal yang menyesatkan. Ketika judi online menjadi objek pajak, artinya kegiatan tersebut menjadi legal.

"Saya juga cukup aneh melihat ada pernyataan dari pak menteri yang dia bilang bahwa judi online ada usulan untuk diberikan pajak. Otomatis sebenarnya ketika mereka diberikan pajak itu mereka menjadi legal," kata Huda dalam diskusi publik Bahaya Pinjaman Online Bagi Penduduk Usia Muda, Senin (11/9).

"Itu adalah perkataan yang menyesatkan," tegasnya.

Huda melanjutkan, dia juga sangat mengutuk keras para influencer hingga artis yang mengiklankan judi online. "Ini yang menyebabkan ya akhirnya judi online ini masuk ke masyarakat informasinya," ungkap Huda.

Sebelumnya, Budi Arie mengungkapkan banyak pihak mengusulkan agar judi online bisa kena pajak. Menurutnya, hanya Indonesia yang tidak melegalkan judi di antara negara-negara ASEAN lainnya.

"Kita satu-satunya negara di ASEAN yang abu-abu, sementara kejahatan tindakan judi online ini lintas batas, transaksional. Kalau kita begini terus, enggak jelas, negara ASEAN lainnya legal, bagaimana yang ada kita rugi," tutur Budi saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Selasa (5/9).

"Karena diskusi banyak pihak bilang, ya sudah dipajakin aja, dibuat terang dipajakin. Kalau enggak, kita kacau. Cuma saya bukan dalam posisi itu," lanjutnya.

Saat ini segala bentuk perjudian dilarang di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menkominfo dalam rapat dengan Komisi I DPR mengatakan, Kominfo tidak mau jadi promotor legalisasi judi online. Cara lain untuk memberantasnya masih dipikirkan. "Negara berpikir serius tentang masalah judi online ini," tutur Budi.