Ekonom UI Beberkan Strategi Hadapi Deflasi dan PHK di Era Prabowo

Suasana aktivitas perdagangan di pasar tradisional Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (5/6/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Ekonom Universitas Indonesia (UI), Teguh Dartanto meminta Presiden Prabowo Subianto menyiapkan langkah strategis menghadapi berbagai tantangan ekonomi ke depan.

Teguh menyarankan pemerintah untuk waspada terhadap penurunan harga (deflasi), penurunan kelas menengah, serta tingginya angka PHK.

Menurut Teguh, deflasi Indonesia mencapai 0,12 persen pada September 2024, mencatat rekor terparah dalam lima tahun terakhir.

Jumlah kelas menengah juga menurun dari 21,4 persen pada 2019 menjadi 17,1 persen pada 2024, diiringi oleh pemutusan hubungan kerja sekitar 53.993 tenaga kerja, terutama di sektor manufaktur.

Teguh menyarankan agar pemerintah segera menunda implementasi PPN 12 persen dan memperluas bantuan sosial bagi kelas menengah yang terdampak PHK. Ia juga mendorong penciptaan lapangan kerja di sektor formal sebagai solusi jangka panjang.

Penggunaan teknologi big data juga dianjurkan untuk meningkatkan akurasi data ekonomi daerah, mencegah manipulasi data yang dapat merugikan pengambilan kebijakan.

Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis UI, Teguh Dartanto. Foto: feb.ui.ac.id/

“Pemerintah baru sebaiknya tidak banyak melontarkan janji-janji yang tidak realistis serta melontarkan berbagai statement yang tidak produktif. Selain itu, pemerintah harus dalam waktu cepat memberikan solusi terhadap penurunan jumlah kelas menengah dan juga protes kelas menengah dengan program yang realistis,” katanya melalui keterangan tertulis, Rabu (23/10).

Teguh pun berharap pemerintah dapat menjaga data rill ekonomi hingga ke daerah untuk menjaga stabilitas ke depan. Pasalnya, saat ini ada sejumlah daerah yang diduga memanipulasi data inflasi di daerah.

Padahal, data ekonomi yang rill dari daerah dapat membantu pemerintah di pusat untuk merumuskan solusi ekonomi yang tepat bagi seluruh masyarakat.

Menurutnya, kepala daerah yang melakukan utak-atik sistem (gaming the system) terkait dengan manipulasi data inflasi sangat berbahaya untuk pengambilan keputusan karena data yang kurang tepat.

Langkah yang perlu diambil adalah punishment kepada daerah yang melakukan manipulasi data melalui pencabutan insentif atau bahkan penurunan DAU.

“Cara lainnya penggunaan teknologi big data memantau dan mencatat data transaksi di suatu wilayah, sehingga akurasi bisa lebih mudah diperoleh serta dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran pemerintah,” tandasnya.