Ekonom Wanti-wanti Pemangkasan Anggaran Bisa Hambat Pertumbuhan Ekonomi RI

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda. Foto: Rizka Khaerunnisa/Antara

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan pemangkasan anggaran besar-besaran di setiap Kementerian/Lembaga akan menghambat pertumbuhan ekonomi di tahun 2025.

"Dampak langsungnya perlambatan perekonomian. Konsumsi pemerintah dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi menyumbang rata-rata 0.3 persen," kata Huda kepada kumparan, Sabtu (15/2).

Menurut analisanya, terjadi penurunan konsumsi pemerintah sebesar -1 persen maka pertumbuhan ekonomi akan melambat ke angka 0,3 persen. Mengacu ke pengurangan Rp 306 triliun maka pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya mencapai 4,8-4,9 persen di tahun 2025.

"Sri Mulyani mengatakan bukan pengurangan anggaran tapi refocusing. Namun demikian, dari data yang beredar, terjadi pengurangan anggaran, bukan refocusing seperti yang disampaikan Sri Mulyani," sebutnya.

Pedagang beraktivitas di pasar tradisional Pasar Senen, Jakarta, Kamis (30/5/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Lalu, ada dampak tidak langsung atau multiplier effect yang disebabkan oleh pemangkasan anggaran ini. Menurut Huda, perjalanan dinas dalam negeri yang dipotong berlebihan bisa menyebabkan output sektor perhotelan akan menjadi berkurang.

"Termasuk pendapatan pemerintah daerah. Termasuk dampaknya terhadap pengurangan tenaga kerja akibat dampak pemotongan anggaran pemerintah," ungkap Huda.

Di sisi lain, Ekonom sekaligus Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyebut, saat ini hasil efisiensi anggaran setiap K/L belum jelas direalokasi/refocusing ke mana.

Bahkan, untuk persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mestinya dilakukan penyisiran ke aspek-aspek yang tak berkaitan dengan PHK.

"Hingga saat ini belum clear, dana efisiensi untuk apa saja. Realokasi anggaran ini memang 'menyakitkan'," ungkap Eko kepada kumparan, Sabtu (15/2).

Menurut Eko, belanja untuk seremonial, perjalanan dinas, alat tulis setiap Kementerian/Lembaga memang terlalu besar dan memboroskan anggaran sehingga harus direalokasi ke belanja yang lebih esensial seperti pendidikan, kemiskinan, pengangguran, dan kesehatan.

Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) terlihat berjualan di jalur pejalan kaki di Jalan Blora, Jakarta Pusat, Sabtu (20/12/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

"APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2010 sekitar Rp 1.000 triliun, pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persenan, sekarang 15 tahun kemudian anggaran Rp 3.000 triliun, pertumbuhan ekonomi malah 5 persenan, pasti ada yang perlu diperbaiki dalam belanja APBN ini," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeklaim pemangkasan anggaran yang diterapkan pemerintah tidak akan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurutnya, pemangkasan anggaran ini hanya mengalihkan anggaran belanja negara ke sektor-sektor yang lebih berdampak ke pertumbuhan ekonomi.

"Kalau realokasinya pada aktivitas yang menimbulkan multiplier effect yang besar, dampak ke perekonomian akan lebih baik," kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen RI, Jumat (14/2).

Bendahara negara itu menyebut, pemerintah terus memantau efektivitas langkah-langkah efisiensi ini, terutama dalam hal kecepatan penyerapan anggaran setelah realokasi dilakukan.