Ekonomi Aceh Tumbuh 4,86% Pasca Bencana, Ini Langkah-langkah yang Dilakukan BI
PerbesarBanjir dan longsor yang menghantam Aceh sempat berdampak pada daya tahan perekonomian provinsi itu. Namun pasca bencana, Bank Indonesia mencatat perekonomian Aceh tumbuh positif.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Husaini, memaparkan bahwa perekonomian Aceh telah kembali pada jalur positif yang mendekati tren normal sebelum bencana.
"Ekonomi Aceh tumbuh membaik, di PDRB-nya di triwulan II itu kita tumbuh 4,86 persen. Itu lebih baik dibanding triwulan I yang 4,09 persen. Ini ditopang oleh konstruksi, perdagangan, dan juga pertanian yang menyumbang andil 1,05 persen," kata Agus dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Bank Indonesia di Sabang, Kamis (5/11).
Agus mengatakan, BI memproyeksikan outlook pertumbuhan ekonomi Aceh sepanjang 2026 akan berada di kisaran 4,6 hingga 5,1 persen, didorong oleh percepatan rekonstruksi pascabencana dan stabilitas investasi swasta yang tetap terjaga.
Inflasi Masih Jadi Tantangan Pasca Bencana di Aceh
Tantangan tersulit yang masih membayangi pemulihan ekonomi Aceh adalah inflasi. Berdasarkan data per Oktober, inflasi bulanan (month-to-month) Aceh tercatat terkendali di 0,13 persen, namun inflasi tahunannya (year-on-year) meroket hingga 5,05 persen.
"Kalau inflasinya, alhamdulillah kita sudah tidak nomor satu se-Indonesia, tapi masih nomor satu se-Sumatera. Kalau dapat trofi, kita dapat trofi itu, ya, sudah lama juara satu," kata Agus.
Agus mengatakan, karakter inflasi di Aceh sangat dipengaruhi oleh gejolak harga komoditas volatile food, terutama cabai, serta harga penganan matang seperti nasi dan lauk-pauk yang memiliki kekakuan harga (rigiditas).
"Penyebabnya biasa: cabai, kemudian nasi dengan lauk. Karakter dari nasi dan lauk itu, kalau dia sudah naik, lupa turun. Makanya dia enggak pernah turun. Sama kayaknya, kalau sudah di atas sudah lupa turun dia," terangnya.
Meski demikian, Agus mencatat inflasi year-to-date masih sangat aman di level 2,07 persen. "Kita masih optimis, walaupun kita inflasi yoy-nya tinggi, tapi di akhir tahun insyaallah kita akan masuk ke range target inflasi yang ditetapkan pemerintah, yaitu 2,5 persen plus minus 1 persen," ungkapnya.
Penanganan Inflasi yang Dilakukan BI di Aceh: Lewat Inovasi Pertanian
Untuk menangani inflasi, Perwakilan BI di Aceh melakukan program piloting pertanian. Tercatat ada 56.000 hektare lahan terdampak banjir, di mana 43.000 hektare di antaranya tengah dioptimalisasi dan baru sekitar 1.000 hektare yang tuntas dibersihkan untuk ditanami kembali.
Untuk menyelamatkan petani yang kehilangan mata pencaharian di masa tunggu pembersihan lumpur, BI menggandeng Universitas Syiah Kuala untuk menanam komoditas hortikultura langsung di atas lahan yang masih tertutup material sisa bencana.
"Selama masa tunggu, maka kita melakukan revitalisasi. Lahan di Pidie maupun di Pidie Jaya kita lewat piloting menanam bawang merah, cabai, dan jagung. Lumpurnya kita tidak bersihkan, tapi kita tanamin," ungkapnya.
"Rata-rata mendapatkan 10,3 ton per hektare. Ada yang 10 ton, ada yang 12,6, bahkan ada yang 14 ton per hektare. Jadi ini bisa memberikan pekerjaan kepada warga yang sawahnya terdampak bencana," lanjutnya.
Berkat kesuksesan ini, pemerintah provinsi langsung mereplikasi inovasi tersebut dengan menyalurkan 4,5 ton bibit secara massal kepada kelompok tani lainnya.
Di saat yang sama, BI juga menjembatani contract farming (kontrak pasokan) antara peternak telur dan produsen tempe binaan BI langsung ke Satgas/Dapur Umum (SPBG) guna memastikan rantai pasok terjaga tanpa harus memicu kenaikan harga di pasar.
Relaksasi dan Suntikan Dana Baru untuk UMKM
BI juga memberikan bantuan kepada UMKM supaya tidak berguguran akibat kredit macet. Hasilnya, porsi pembiayaan kredit UMKM di Aceh mencapai 25,67 persen dari total kredit, dengan pertumbuhan yang menyentuh dua digit, yakni 11,05 persen. Sektor yang paling mendominasi serapan kredit ini adalah industri Makanan dan Minuman (Mamin) serta Perdagangan.
Kualitas kredit juga perlahan pulih. Rasio kredit bermasalah (NPL) UMKM Aceh tercatat membaik ke level 4,06 persen, turun dibandingkan posisi triwulan sebelumnya di angka 4,39 persen.
Menurut Agus, perbaikan ini didukung oleh pelonggaran aturan kolektibilitas. Bank tidak sekadar memberikan relaksasi waktu tenggat, melainkan juga menyuntikkan modal baru bagi pelaku usaha yang dinilai sanggup bangkit.
"Banyak UMKM yang terukurnya tertutup lumpur, jadi sudah enggak bisa digunakan. Mereka (perbankan) itu tidak hanya menunda pembayarannya, memperpanjang tenornya, tapi dia juga meng-injek lagi bagi UMKM yang dirasa masih bisa tumbuh. Sebagian UMKM tetap di-top-up untuk membantu mereka bekerja kembali, membangun di tempat lain," pungkasnya.