Ekonomi Kuartal II Minus 5,32 Persen, Ini Saran Sandiaga Uno untuk Cegah Resesi
PerbesarPertumbuhan ekonomi nasional selama kuartal II tahun ini mengalami kontraksi atau minus 5,32 persen secara tahunan (yoy). Resesi pun dinilai semakin sulit dihindari oleh Indonesia.
Pengusaha nasional Sandiaga Uno mengatakan, saat ini Indonesia tengah dihantui resesi. Ancaman resesi akan semakin nyata jika jumlah kasus COVID-19 tak bisa ditekan dan pemerintah tak lagi mampu mendorong perekonomian.
"Saya sampaikan bahwa kita masuk ke resesi sudah semakin nyata di depan kita, apabila skema penyaluran dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) ke Pemda dan UMKM lambat realisasinya,” kata Sandi dalam keterangannya, Jumat (7/8).
Dia pun menyarankan pemerintah untuk memberikan pinjaman bagi provinsi yang memiliki andil besar terhadap perekonomian nasional. Bunga yang disiapkan pun harus lebih murah, bahkan bisa 0 persen.
Adapun saat ini, baru ada dua provinsi yang mendapatkan pinjaman dari pemerintah pusat, yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat. Total pinjaman tersebut senilai Rp 16,5 triliun sampai 2021.
“Harusnya delapan provinsi yang share PDB nasionalnya tertinggi diberikan skema khusus pinjaman dengan bunga 0 persen, cepat realisasinya, serta besar nilainya," jelasnya.
Dia menegaskan, untuk mencegah perekonomian kembali minus di kuartal III ini, pemerintah harus mampu menjadikan pemda dan UMKM sebagai garda terdepan dalam penyerapan anggaran penggerak sektor riil.
Sandi mengapresiasi penyaluran dana PEN melalui jalur Himbara dan bank daerah. Namun dia menilai jumlahnya masih terlampau kecil, meski nilainya mencapai Rp 30 triliun.
Menurut dia, nilai tersebut belum mampu menopang secara menyeluruh daya beli masyarakat yang terus menurun. “Pasar modal harus mampu menjadi alternatif pendanaan UMKM,” katanya.
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pun hari ini melakukan perjanjian kerja sama atau MoU dengan Komite Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Entrepreneur (KAHMIPreneur).
Dalam keterangannya, kerja sama itu diteken oleh Direktur Utama BEI Inarno Djayadi dan Founder KAHMI Preneur Kamrussamad. Penandatangan kerja sama itu juga disaksikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK Hoesen dan Komisaris Utama BEI John A Prasetio.
Kamrussamad menjelaskan, pemerintah harus mempercepat realisasi program PEN untuk menghindari resesi. Adapun percepatan yang harus dikebut dari program PEN adalah penyaluran anggaran kesehatan, bantuan sosial (bansos) untuk mendongkrak konsumsi masyarakat, dan dorongan pada sektor UMKM serta Korporasi Pada Industri Padat Karya.
"Tim PEN harusnya dipimpin oleh Menteri Keuangan karena desain skema kebijakan Keuangan Negara serta Industri Keuangan untuk mengatasi dampak COVID ini beliau yang siapkan sejak awal sesuai UU Nomor 2 tahun 2020," tambahnya