Ekonomi RI Melambat ke 4,87 Persen, Pemerintah Diminta Perbaiki Iklim Investasi

Suasana gedung-gedung bertingkat di Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2025 sebesar 4,87 persen secara tahunan/year on year (yoy), melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu 5,11 persen (yoy).

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah untuk mendongkrak ekonomi di kuartal selanjutnya. Mulai dari mendorong daya beli masyarakat hingga memperbaiki iklim investasi.

Salah satu penyebab melambatnya ekonomi ada konsumsi rumah tangga yang juga melambat ke 4,89 persen (yoy). Konsumsi rumah tangga memiliki andil sebesar 54,33 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025 yang hanya tumbuh 4,87 persen. Jika dicermati, faktor konsumsi menjadi biang kerok capaian ini," ujar Ketua Umum BPP Hipmi, Akbar Himawan Buchari, dalam keterangannya, Kamis (8/5).

"Konsumsi rumah tangga yang kontribusinya lebih dari 50 persen justru melambat. Sederhananya, komponen pengeluaran kita terseok-seok, sehingga membebani pertumbuhan ekonomi," lanjutnya.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Akbar Himawan Buchari. Foto: HIPMI

Selain itu, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah justru mengalami kontraksi 1,38 persen (yoy), dengan andil terhadap PDB sebesar 5,88 persen. Perbandingannya, pada kuartal I 2024 komponen ini dapat tumbuh 20,44 persen.

Akbar juga menyoroti pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT). Kuartal I 2025 LNPRT hanya tumbuh 3,07 persen. Padahal di periode yang sama tahun lalu, LNPRT tumbuh 24,14 persen.

Jumlah Pengangguran di Indonesia

Selain itu, Akbar juga mengkritisi jumlah pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran sejak Februari 2024 naik 82 ribu orang atau 1,11 persen menjadi 7,28 juta orang.

Menurut Akbar, indikator pelemahan ekonomi sebenarnya sudah nampak saat Idul Fitri, kemarin. Mulai dari penurunan jumlah pemudik hingga 24 persen, dan asumsi perputaran uang yang turun hingga 12,28 persen.

"Artinya, masyarakat memang tidak memegang uang. Kalaupun ada, ya sedikit. Sehingga mereka menahan untuk membelanjakannya. Tanpa momen Lebaran, sudah pasti ekonomi kuartal I 2025 tumbuh lebih lambat dari 4,87 persen," kata dia.

Dengan persoalan tersebut, Akbar meminta pemerintah segera memperbaiki iklim investasi secara tuntas. Termasuk melakukan deregulasi secara masif. Dengan begitu, investasi baru akan masuk, dan yang eksisting dapat tumbuh.

"Saat ini, yang lebih diutamakan adalah realokasi sumber daya program berorientasi jangka pendek yang berdampak langsung bagi penciptaan lapangan kerja dan daya beli masyarakat. Percepatan belanja Pemerintah menjadi harga mati untuk menstimulasi ekonomi," tuturnya.