Eks Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah, Ungkap Isi Pertemuan dengan Prabowo
·waktu baca 4 menit
PerbesarMantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah, mengungkap isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (22/5), Burhanuddin mengaku berbagi pengalaman saat menangani kondisi ekonomi dan lonjakan inflasi pada 2005.
Burhanuddin bilang, pembicaraan dengan Presiden Prabowo bukan secara spesifik membahas pelemahan rupiah, tetapi mengenai kondisi ekonomi saat ini secara umum dan pengalaman menghadapi tekanan ekonomi di masa lalu yang dinilai bisa menjadi pelajaran untuk kondisi sekarang.
“Diskusi saja, cerita masa lalu, ada event yang dulu juga pernah kejadian. Barangkali bisa dijadikan pelajaran sekarang gitu,” ujar Burhanuddin kepada wartawan, Jumat (22/5).
Selain Burhanuddin, sejumlah pejabat yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani.
Selain itu, hadir juga mantan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Lukita Dinarsyah Tuwo dan ekonom Paskah Suzetta.
Burhanuddin mengatakan dalam pertemuan tersebut dia berbicara terkait kondisi ekonomi pada medio 2005, ketika harga BBM dinaikkan hingga 126 persen dan berdampak besar terhadap inflasi maupun stabilitas ekonomi nasional.
“Dulu misalnya kan tahun 2005 kita naikin BBM 126 persen, cuma beda sumbernya aja. Sekarang (kenaikan harga minyak) eksternal, dulu di dalam negeri yang menaikkan (BBM). Itu juga karena eksternal kan. Nah terus kemudian dampaknya kan sama seperti sekarang, mungkin cara penanganannya yang harus di-refine gitu,” katanya.
Saat ditanya apakah pertemuan tersebut juga membahas kondisi rupiah yang masih berada di kisaran Rp 17.700 per dolar AS, Burhanuddin membantah adanya pembahasan khusus terkait nilai tukar.
“Enggak, enggak, enggak spesifik. Tapi keseluruhan dampak dari sekarang. Faktor global dulu, dari faktor domestik yang karena subsidinya besar gitu waktu itu,” ujarnya.
Kata Burhanuddin, Presiden Prabowo juga memaparkan langkah kebijakan yang sedang dilakukan agar lebih mudah dipahami masyarakat dan pasar.
“Ada hal-hal yang perlu dilakukan secara lebih detail. Misalnya tentang masalah kita apa? Lebih dinyatakan gitu. Kemudian kita sedang melakukan apa, dan kita di mana sekarang,” katanya.
Menurut dia, pembahasan lebih diarahkan pada koordinasi kebijakan pemerintah, baik dari sisi fiskal maupun moneter.
Dalam pertemuan itu, Burhanuddin juga mengaku menyampaikan sejumlah usulan kepada Prabowo. Menurut dia, Prabowo bahkan meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mempertimbangkan masukan tersebut.
Meski demikian, dia tak merinci lebih lanjut apa usulan yang diutarakan kepada Prabowo.
“Ada, umum sekali tadi yang saya usulkan. Tapi Bapak Presiden meminta Menteri Keuangan tadi untuk mencoba memikirkan hal-hal yang saya pikirkan itu ke depan,” katanya.
Burhanuddin juga menyinggung kebijakan suku bunga tinggi mencapai 12,5 persen yang pernah diterapkan BI pada 2005 untuk meredam inflasi pasca kenaikan BBM.
“Yang pertama itu 75, yang kedua 100 basis poin. Sehingga dari 8 waktu itu jadi 12,5 persen,” ujarnya.
Dia menilai langkah BI yang menaikkan suku bunga acuan saat ini di level 5,25 persen masih tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah.
Lebih lanjut, meski rupiah saat ini berada di level Rp 17.000-an per dolar AS, Burhanuddin menilai pelemahan masih relatif kecil jika dibandingkan krisis ekonomi masa lalu.
“Kan 16.000-17.000 ini kan kenaikannya 5 persen. Tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan,” ujarnya.
“Selama satu tahun 2005 itu hanya 3,4 persen depresiasinya. Sekarang 5 persen. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42 persen zaman krisis, sampai 21 persen waktu itu,” kata Burhanuddin.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui diminta Prabowo untuk mempelajari masukan dari Burhanuddin Abdullah dan lainnya.
Menurut dia, saat ini kondisi fundamental ekonomi Indonesia sangat kuat. Namun, dia mengakui ada tekanan dari persepsi terkait kondisi ekonomi Indonesia.
"Kalau kita lihat sekarang kan bertubi-tubi ke kita. MSCI, habis itu lembaga pemeringkat, habis itu pergerakan nilai tukar. Tapi kalau dari fundamental sih nggak ada masalah, mereka setuju. Jadi, kita akan memperbaiki cara mungkin kita mensosialisasikan keberhasilan kita ke publik," katanya.
Adapun Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan pertemuan tersebut memberikan masukan bagaimana mengantisipasi untuk menghadapi situasi-situasi ke depan.
"Bapak Presiden meminta kami beserta Menteri Keuangan untuk memonitor bagaimana regulasi-regulasi untuk memperkuat situasi finansial dan juga menjaga prudensial dari perbankan kita. Kita memang jumlah perbankan banyak, dan mungkin kita perlu kaji bagaimana permodalannya untuk diperkuat," ujarnya.