Ekspansi Bisnis China Tekan Persaingan di ASEAN, RI Perlu Benahi Iklim Investasi
PerbesarEkspansi bisnis China ke Asia Tenggara menjadi tantangan bagi negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia. Wakil Dekan Program MSc NUS Business School, Profesor Andrew Delios, menilai persaingan semakin berat karena negara-negara ASEAN belum memiliki kerja sama yang cukup erat untuk menghadapi kekuatan ekonomi China secara kolektif.
Negara-negara Asia Tenggara masih harus menghadapi persaingan dengan China secara sendiri-sendiri, meskipun skala ekonomi mereka jauh lebih kecil.
“Indonesia harus menghadapi China sendiri. Thailand harus menghadapi China sendiri. Vietnam harus menghadapi China sendiri,” ujar Andrew dalam diskusi di The Ridge, NUS Business School, Kamis (8/10).
Andrew mencontohkan persaingan di industri otomotif Indonesia. Selama puluhan tahun, Astra International memiliki pangsa pasar mobil sekitar 40-50% dan sepeda motor sekitar 80-85%, didukung hubungan usaha patungan yang stabil dengan produsen Jepang, termasuk Toyota dan Daihatsu.
Namun, masuknya produsen China seperti BYD dan Xpeng menambah tekanan terhadap pemain lama, terutama ketika penjualan mobil Indonesia cenderung stagnan.
Andrew membandingkan skala produksi mobil Indonesia yang sekitar satu juta unit dengan China yang mencapai sekitar 35 juta unit. Perbedaan skala tersebut memberikan keunggulan bagi produsen China dalam menghadapi persaingan.
“Hal ini membuat perusahaan-perusahaan di Asia Tenggara sangat sulit bersaing dengan perusahaan China yang beroperasi dalam skala besar,” ujarnya.
Menurut Andrew, tekanan serupa berpotensi meluas ke industri lain dan tidak hanya berdampak pada perusahaan Indonesia, tetapi juga pelaku usaha di Thailand, Malaysia, dan Filipina.
Kepastian Regulasi Jadi Tantangan Investasi Indonesia
Di tengah persaingan tersebut, profesor lain dari NUS Business School, Kulwant Singh, menilai kepastian regulasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga iklim investasi Indonesia.
Menurut profesor di bidang strategi dan kebijakan NUS Business School ini, perusahaan membutuhkan stabilitas aturan agar dapat menyusun rencana investasi jangka menengah dan panjang tanpa menghadapi ketidakpastian berlebihan.
“Pengusaha tidak menyukai ketidakpastian. Mereka membutuhkan kepastian agar dapat berinvestasi untuk jangka menengah atau panjang,” ujar Kulwant.
Dia mencontohkan negosiasi antara Apple dan pemerintah Indonesia yang menurutnya telah berlangsung sekitar dua tahun. Kulwant menilai perusahaan perlu memahami apa yang ingin dicapai pemerintah Indonesia agar dapat menemukan titik temu dengan kepentingan bisnisnya.
Kulwant juga menyinggung ekspansi Apple di India. Dia menyebut sekitar 30% produksi Apple dibuat di negara tersebut sebagai ilustrasi bagaimana perusahaan dapat memperluas bisnisnya di pasar lain.
“Menurut saya, kesalahan yang dilakukan Apple adalah tidak memahami apa yang diinginkan pemerintah Indonesia. Saya kira, dengan satu atau lain cara, mereka telah mempelajari hal itu di India,” kata Kulwant.
Menurut dia, stabilitas aturan dan konsistensi penerapannya penting untuk mengurangi ketidakpastian bagi investor. Meski demikian, Kulwant juga menilai kebijakan Indonesia yang mendorong penciptaan nilai tambah di dalam negeri telah memberikan dampak positif, termasuk dalam menarik perusahaan otomotif dan kendaraan listrik.