Ekspor 1 Pintu Lewat Danantara, Luhut Singgung Peran Bea Cukai Bisa Diganti AI
·waktu baca 3 menit
PerbesarKetua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ada peluang reformasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) seiring pembahasan pembentukan badan ekspor komoditas. Menurutnya, transformasi sistem dengan dukungan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) berpotensi mengubah cara kerja lembaga tersebut ke depan.
Pernyataan itu muncul setelah sebelumnya Prabowo Subianto meminta pimpinan Bea Cukai segera diganti apabila tidak mampu melakukan pembenahan di institusi tersebut.
Luhut menilai pemanfaatan AI dapat diterapkan lebih luas dalam berbagai sektor. Termasuk dalam sistem kepabeanan dan pelaporan perdagangan.
“Kalau memang nanti tidak perlu, ya ngapain pakai-pakai Bea Cukai. Atau tugasnya Bea Cukai ada, tetapi semua tugasnya AI,” kata Luhut di kantornya, Senin (25/5).
Menurut Luhut, penggunaan AI penting untuk dijadikan mitra dalam berbagai bidang. Ia mencontohkan langkah yang dilakukan China yang kini disebut mulai menggeser fokus pengembangan pendidikan ke arah teknologi berbasis AI.
Ia mengaku terkejut ketika mendengar sejumlah program studi mulai dihilangkan demi memperkuat fokus tersebut, termasuk bidang yang sebelumnya dinilai memiliki reputasi kuat.
“Metalurgi yang kita dulu bangga-banggakan, dihilangkan. Saya kaget dengarnya, kenapa? Mereka fokus pake AI,” imbuh dia.
Luhut menilai reformasi di tubuh Bea Cukai bukan hal yang tertutup untuk dilakukan, terlebih jika nantinya terdapat penguatan ekosistem melalui badan baru yang menangani sumber daya atau ekspor komoditas.
“Ya nanti saya pikir, mau apa Bea Cukai, apa perlu ada reformasi? Ya kenapa tidak kalau nanti ada badan ini (Danantara Sumberdaya),” terang dia.
Dia meyakini sistem berbasis AI akan meningkatkan transparansi proses pelaporan ekspor-impor sekaligus mengurangi ruang terjadinya penyimpangan. Menurut Luhut, digitalisasi juga bisa menekan intensitas interaksi langsung yang selama ini berpotensi memunculkan persoalan.
“Karena itu tidak bisa dibohongi, yang intinya kita mengurangi pertemuan orang ke orang,” ungkap Luhut.
Ia menambahkan, meski telah ada pakta integritas, interaksi langsung antarindividu tetap memiliki potensi menimbulkan masalah. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat menekan praktik kecurangan sekaligus meningkatkan penerimaan negara.
Di sisi lain, Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan siap melakukan evaluasi terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai apabila mendapat instruksi langsung dari Presiden.
“Kalau kerjanya nggak benar disuruh copot saja? Nanti kita lihat deh. Kalau itu perintah (Presiden Prabowo) saya akan kerjakan. Saya nggak bisa lari dari perintah, tapi saya cek dulu ya,” kata Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Rabu (20/5).
Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPR RI, Prabowo meminta Kementerian Keuangan mengambil langkah tegas apabila pimpinan Bea Cukai dinilai tidak bekerja cepat dan responsif.
“Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti,” kata Prabowo.