Ekspor Bauksit Bakal Disetop, Negara Berpotensi Kehilangan Rp 515 M

Unit Bisnis Pertambangan Bauksit PT ANTAM di Tayan, Kalimantan Barat. Foto: Nicha Muslimawati/kumparan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan akan tetap melarang ekspor bijih bauksit per Juni 2023. Akibatnya, terdapat potensi penerimaan negara yang hilang sebesar USD 34,6 juta atau Rp 515 miliar.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan ketika diberlakukan larangan ekspor bijih bauksit, maka potensi nilai ekspor bauksit tahun 2023 akan hilang sebesar USD 288,5 juta atau sekitar Rp 4,3 triliun.

Nilai ekspor tersebut, kata Arifin, akan semakin meningkat di tahun 2024 menjadi USD 494,6 juta dari 12 fasilitas pengolahan mineral atau smelter bauksit di tanah air.

"Kemudian adanya penurunan penerimaan negara dari royalti bauksit sebesar USD 34,6 juta dan akan ada dampak terhadap 1.000 orang tenaga kerja," ungkapnya saat rapat dengan Komisi VII DPR, Rabu (24/5).

Arifin menuturkan saat ini sudah ada 4 smelter bauksit yang telah beroperasi namun belum bisa beroperasi penuh karena kekurangan suplai bahan baku. Keempat smelter itu bisa dimaksimalkan untuk menyerap bijih bauksit yang tidak bisa diekspor.

Menteri ESDM Arifin Tasrif di kantor Kementerian ESDM, Jumat (5/5/2023). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Keempat smelter bauksit yang telah beroperasi yakni PT Indonesia Chemical Alumina, PT Bintan Alumina Indonesia, PT Well Harvest Winning Alumina Refinery. dan PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (Ekspansi).

Dengan pemanfaatan dan optimalisasi dari 4 smelter ini, lanjut dia, akan ada tambahan nilai ekspor sebesar USD 1,9 miliar atau Rp 28,3 triliun dan tambahan tenaga kerja sebesar 8.600 orang.

"Sehingga negara masih mendapatkan manfaat bersih dari hilirisasi bauksit berupa nilai ekspor sebesar USD 1,5 miliar dan penyerapan tenaga kerja 7.600 orang," jelas Arifin.

Adapun komoditas bauksit tidak mendapatkan relaksasi ekspor layaknya lima perusahaan yang bergerak di sektor tembaga, besi, timbal, dan seng. Hal ini lantaran progres pembangunan smelter yang terlampau lambat.

Hal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No 89 Tahun 2023, pemerintah resmi memberikan relaksasi ekspor untuk perusahaan dengan progres pembangunan smelter di atas 50 persen per Januari 2023.

Arifin menuturkan, dari rencana pembangunan 12 smelter bauksit di Indonesia, 4 smelter di antaranya sudah beroperasi. Sementara 8 smelter masih dalam tahap pembangunan.

"Namun berdasarkan peninjauan di lapangan terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan hasil verifikator independen," ungkapnya.

Dia menemukan 7 lokasi smelter yang seharusnya sudah ada pembangunan, ternyata masih berupa tanah kosong. Hal ini tidak sesuai dengan verifikasi yang menyatakan beberapa smelter sudah berprogres di atas 50 persen.

"Pada 7 lokasi smelter masih berupa tanah lapang. Walaupun dinyatakan dalam laporan hasil verifikasi ditunjukkan kemajuan pembangunan sudah mencapai kisaran 32-66 persen," lanjut Arifin.