Ekspor CPO RI ke Eropa Terjegal, Prabowo Minta Bahlil Mulai Kaji B50

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat peresmian smelter milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara, Senin (23/9). Foto: Dok. YouTube Sekretariat Presiden

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah meminta kajian peningkatan mandatori biodiesel 50 persen (B50) segera dilakukan.

Bahlil mengatakan, saat ini 49 persen konsumsi BBM di Indonesia digunakan untuk sektor transportasi alias 248 juta barel, sementara 34 persen atau 171 juta barel untuk sektor industri, 8 persen atau 38,5 juta barel sektor ketenagalistrikan, dan 6 persen atau 28,5 juta barel untuk sektor aviasi.

Padahal, kata dia, Indonesia masih bergantung kepada impor. Sebab, lifting minyak mentah di Indonesia hanya sekitar 600.000 barel per hari (bph), namun konsumsinya mencapai 1,6 juta bph.

"Langkah apalagi untuk mengurangi kebutuhan kita (BBM), perintah Bapak Presiden Prabowo segera mengkaji sekarang untuk B50," tegas Bahlil saat BNI Investor Summit 2024, Rabu (9/10).

Bahlil menyebut saat ini Indonesia sudah menerapkan mandatori B35 dan akan ditingkatkan menjadi B40 mulai awal tahun 2025. Peningkatan campuran minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) terhadap solar ini untuk menyerap ekspor CPO Indonesia yang sulit menembus pasar Uni Eropa.

"Daripada Eropa banned kita punya CPO, kita bangun saja untuk di sini untuk pakai konversi menjadi B50. Itu juga sudah menuju kepada secara green energy dan ini sekarang kita lagi petakan," tutur Bahlil.

Selain bahan bakar nabati (BBN), dia menyebutkan upaya penurunan konsumsi energi fosil yakni dengan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB), termasuk program konversi motor BBM menjadi listrik.

Pemerintah menargetkan ada 13 juta unit KBLBB roda dua mengaspal di 2030, terdiri dari 6 juta unit konversi motor BBM dan 7 juta unit motor baru. Sementara target KBLBB roda empat yakni 2 juta unit,

"Makanya kemudian kita menggunakan program konversi, untuk dari motor fosil kepada motor listrik. Supaya kalau memang ini berkaitan dengan subsidi, kita pemerintah menalangi konversinya," jelas Bahlil.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyampaikan sambutan pada acara kumparan Green Initiative Conference 2024 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (24/9/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Sebelumnya, pemerintah mengungkapkan sedang mengkaji akan mengalihkan CPO yang akan diekspor ke Uni Eropa sekitar 3-5 juta ton, dialihkan untuk kebutuhan biodiesel yang campurannya akan meningkat jadi 50 persen (B50).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menyebutkan pemerintah berkomitmen mengakselerasi peningkatan campuran biodiesel menjadi B40 mulai 1 Januari 2025, dan secara paralel menguji teknis proporsi spesifikasi B50 dan B60 hingga Oktober 2024.

Meski begitu, ada beberapa catatan sebelum implementasi B50, terutama dari pasokan bahan baku (feedstock) CPO. Pemerintah mencatat produktivitas CPO masih perlu ditingkatkan, dari 2 juta ton per hektare per tahun, menjadi 5 juta ton per hektare per tahun.

Di sisi lain, Eniya menyebutkan, Kementerian Pertanian (Kementan) tengah mengkaji kemungkinan pengalihan ekspor CPO yang tertahan ke Eropa karena aturan EU Deforestation Regulation (EUDR), untuk mendukung program B50.

Hal ini, lanjut dia, berkaitan dengan peningkatan pungutan ekspor untuk insentif badan usaha yang memasok CPO untuk biodiesel. Jika ekspor yang tertahan dari Eropa bisa dialihkan ke negara lain, maka pungutan ekspor yang dikelola BPDPKS itu akan meningkat.

"Nanti ada skenario misal kita ke B50 idenya Pak Mentan menyatakan bahwa pungutan ekspor kan bisa naik, kita dapat harga internasional CPO bisa dijual tinggi, caranya mungkin kita yang Eropa ditahan dulu jadi enggak kirim ke Eropa," ungkap Eniya saat Media Gathering Subsektor EBTKE, Senin (9/9).

"Kan Eropa paling ribut masalah CPO, ya tidak usah dikirim saja, sehingga harga ke negara lain bisa naik, sehingga pungutan ekspor bisa dapat lebih banyak," tambahnya.