Bea Masuk Tekstil Indonesia ke AS Bisa Tembus 47 Persen karena Tarif Impor Trump

Konferensi pers virtual perkembangan negosiasi dan diplomasi perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat, Jumat (18/4/2025). Foto: Dok. Tangkapan Layar Zoom

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan saat ini ekspor produk andalan Indonesia ke Amerika Serikat (AS) seperti tekstil hingga udang sudah kalah saing karena terkena tarif impor tambahan 10 persen. Indonesia dikenakan tarif impor resiprokal 32 persen. Namun, Presiden AS Donald Trump mengumumkan perang tarif ke 75 negara ditunda pada Rabu (8/4) selama 90 hari. Sebagai gantinya, Trump tetap menerapkan tarif impor sebesar 10 persen, termasuk ke Indonesia. Penerapan tarif itu, kata Airlangga, membuat harga produk ekspor Indonesia kalah saing dengan negara bersaing lain, baik itu di ASEAN maupun negara Asia lainnya, karena bea masuknya lebih tinggi. "Sekarang untuk produk ekspor utama Indonesia seperti garmen, alas kaki, tekstil, furniture, dan udang, menjadi produk yang Indonesia mendapatkan tarif bea masuk lebih tinggi dibandingkan beberapa negara bersaing, baik dari ASEAN maupun non-ASEAN negara Asia yang lain," ungkap Airlangga saat konferensi pers virtual, Jumat (18/4). Airlangga menuturkan, sebelum ada tarif impor tambahan, rata-rata bea masuk yang dikenakan AS terhadap produk Indonesia khususnya tekstil dan garmen berkisar antara 10 persen sampai dengan 37 persen.

Dengan diberlakukannya tambahan tarif 10 persen, maka tarif impor produk-produk Indonesia tersebut menjadi naik mulai dari 20 persen (10+10 persen) hingga 47 persen (10+37 persen). "Tarif rata-rata Indonesia yang khusus di tekstil garmen ini kan antara 10 persen sampai dengan 37 persen, maka dengan diberlakukannya 10 persen tambahan, maka tarifnya itu menjadi 10 ditambah 10 ataupun 37 ditambah 10," jelas Airlangga. Dengan begitu, Airlangga menyebutkan kenaikan tarif 10 persen ini juga sudah menjadi perhatian pemerintah, lantaran menyebabkan produk ekspor Indonesia lebih mahal di AS karena biayanya lebih tinggi.

Kondisi pabrik tekstil di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Foto: Kementerian Koperasi dan UKM

"Tambahan biaya itu diminta oleh para pembeli agar di-sharing dengan Indonesia, bukan pembelinya saja yang membayar pajak tersebut," jelas Airlangga.

Adapun pemerintah mulai melakukan negosiasi dan diplomasi dengan pemerintah AS. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan didampingi oleh Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Marie Elka Pangestu. Pemerintah telah bertemu dengan Secretary of Commerce Howard Lutnick dan US Trade Representative (USTR) Jamieson Greer. Rencananya, pekan depan Menteri Luar Negeri Sugiono akan bertemu dengan Sekretaris Luar Negeri AS Marco Rubio. Airlangga mengatakan, respons para pejabat AS tersebut relatif cepat dan Indonesia merupakan salah satu negara yang diterima lebih awal bernegosiasi dengan AS, termasuk pula Vietnam, Jepang, dan Italia. Perundingan, kata dia, berjalan dengan hangat dan konstruktif. "Pembahasan ini guna mendiskusikan opsi-opsi yang ada terkait kerja sama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat, yang kita berharap situasi daripada perdagangan yang kita kembangkan bersifat adil dan berimbang," jelasnya. Seluruh proses perundingan dengan pemerintah AS, kata dia, ditargetkan bisa rampung dalam waktu 60 hari atau 2 bulan. Nantinya, terdapat format perjanjian bilateral yang akan disetujui Indonesia dan AS, mengacu kepada kerangka acuan yang diusulkan pemerintah selama negosiasi.