Erick Thohir Akan Benahi Habis-habisan Rangkap Jabatan Direksi BUMN

Kantor Kementerian BUMN di Medan Merdeka Selatan. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah komando Erick Thohir akan melakukan pembenahan total terkait persoalan rangkap jabatan direksi dan komisaris di anak atau cucu usaha.

Rangkap jabatan di perusahaan BUMN itu menguak, setelah adanya surat Dewan Komisaris yang menyebut jajaran direksi PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) ternyata menjadi komisaris hingga di 8 anak dan cucu perusahaan.

“Kita akan melakukan pembenahan habis-habisan,” tegas Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, ketika ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (13/12).

Arya menjelaskan, aturan di BUMN selama ini memang diketahui membolehkan direksi memegang jabatan komisaris, namun tak boleh rangkap. Selain itu, mesti di anak usaha dengan porsi gaji yang lebih kecil sebesar 30 persen.

Menteri BUMN Erick Thohir di Bali. Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Mengutip Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris/Dewan pengawas.

“Gaji 30 persen dari komisaris lainnya lah. Tapi akibatnya, enggak mungkin bisa 1 direksi bisa jadi 8 anak usaha jadi komisaris atau 10,” kata dia.

Setelah langkah pembenahan, pihaknya masih belum memastikan nasib direksi yang nantinya kedapatan menjadi komisaris di lembaga pelat merah itu. Namun Ia memastikan, patokan utama langkah yang akan diambil pihaknya adalah efektivitas dan kinerja perusahaan.

“Apalagi Pak Erick punya keinginan perkuat komisaris, berfungsi maksimal, (kalau ditambah) jadi pengawas di perusahaan enggak mungkin maksimal. Kita akan kaji berapa,” ujarnya.