Erick Thohir Beberkan Manfaat Jalan Tol Garapan BUMN Karya
ยทwaktu baca 4 menit
PerbesarMenteri BUMN Erick Thohir membeberkan manfaat yang diperoleh masyarakat dari infrastuktur jalan tol yang sudah dibangun BUMN Karya selama ini.
Hal itu dia katakan menanggapi performa BUMN Karya yang selama ini dianggap bangkrut dan banyak utang. Erick mengatakan, manfaat dari jalan tol adalah mulai dari penghematan BBM hingga solusi jalan non-tol yang rusak karena kendaraan berat.
"Sekarang kalau (BUMN) Karya itu tidak membangun jalan tol yang ada, bagaimana? Ada harga ongkos yang lebih mahal harus dibayar, itu kemacetan yang luar biasa yang akhirnya pemborosan BBM," kata Erick saat ditemui di Shangri-La Hotel Jakarta, Kamis (25/5).
Selain itu, masyarakat yang mudik pada Lebaran 2023 lalu juga bisa merasakan manfaat jalan tol. Masyarakat bisa merasakan mudik yang lancar tanpa kemacetan, ditambah mereka bisa hemat BBM. Jalan tol yang dibangun ini, kata Erick, juga menjadi solusi atas jalan non-tol yang rusak akibat kendaraan berat.
"Lalu kita bicara ongkos logistik, coba kalau jalan tol enggak ada, berapa ongkos logistik kita? Mahal. Akhirnya jalan jalan desa rusak. Lihat tuh, jalan-jalan semua rusak. 40 persen jalan rusak, karena apa? Penggunaan angkutan yang melebihi kapasitas. Solusinya tol," kata Erick.
Erick menambahkan, bahwa sebelum jalan tol itu diselesaikan pemerintah, proyek tersebut sempat mangkrak sebelum kemudian diakuisisi oleh BUMN Karya.
Salah satunya adalah apa yang dilakukan Waskita Karya sepanjang 2014 sampai 2017. Dalam periode itu Waskita Karya mengakuisisi 12 ruas tol yang mangkrak.
Penyebab tol-tol itu mangkrak beragam, ada yang karena badan usaha pemenang tender tol terkendala pembebasan lahan sehingga proyek tak lekas dijalankan, sampai masalah badan usaha yang tak memiliki anggaran yang cukup.
Tol-tol yang diakuisisi BUMN Karya tersebut ada yang mangkrak 1 tahun bahkan ada yang sampai 18 tahun. Beberapa di antaranya adalah Tol Palembang-Kayu Agung-Betung (111,7 km), mangkrak 1 tahun, diakuisisi Waskita di Mei 2016. Lalu ada Tol Pemalang-Batang (39,2 km), mangkrak 10 tahun dan diakuisisi Waskita di Maret 2016.
Kemudian ada Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (16 km), mangkrak 18 tahun, diakuisisi Waskita di Desember 2014. Hingga Tol Cimanggis-Cibitung (25,4 km), mangkrak 9 tahun dan diakuisisi Waskita di Juli 2015.
Sebagai upaya perbaikan kinerja BUMN Karya, saat ini Kementerian BUMN berencana melakukan konsolidasi BUMN Karya dari awalnya 9 perusahaan menjadi 4. Rencana konsolidasi BUMN Karya ini yaitu PT Hutama Karya (Persero) akan digabungkan dengan PT Waskita Karya (Persero), kemudian PT PP (Persero) dengan PT Wijaya Karya (Persero) atau WIKA.
Selanjutnya, BUMN Karya sisanya di bawah PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan Danareksa akan dikonsolidasikan dengan mekanisme merger. Hal ini diharapkan bisa memperkuat cashflow perusahaan.
"Karena itu kita adakan restrukturisasi. Dan utang daripada karya di Himbara yang tadinya Rp 120 triliun sudah turun sampai Rp 70 triliun. Artinya ada percepatan yang dilakukan tapi harus sabar. Karena proyek infrastruktur itu perlu waktu," pungkas dia.
Heboh Debat Jalan Tol era SBY dan Jokowi
Pembangunan jalan tol di era Presiden Jokowi sebelumnya sampai ramai dibahas publik. Ini sebelumnya disinggung oleh Bakal Calon Presiden Anies Baswedan yang mengatakan pemerintahan Jokowi lebih banyak membangun tol yang berbayar, sementara era Susilo Bambang Yudhoyono banyak membangun jalan nasional yang gratis.
Menurut Anies, pada masa SBY berhasil membangun jalan gratis 114 ribu km, termasuk jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota. Sementara di era Jokowi ini banyak membangun jalan tol yang berbayar.
"Pemerintahan kali ini berhasil bangun jalan tol terpanjang. 63 Persen dari jalan tol berbayar di Indonesia dibangun di pemerintahan sekarang. Sedangkan jalan tak berbayar yang digunakan semua secara gratis, terbangun 19 ribu kilometer di pemerintahan ini. Kalau coba dibandingkan dengan zaman SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah 144 ribu atau 7,5 kali lipat," kata Anies di Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5).
Anies juga mengungkapkan, era SBY membangun jalan nasional sepanjang 11.800 kilometer. Sementara di pemerintahan Jokowi, jalan nasional yang dibangun baru sepanjang 590 kilometer.
"20 Kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, dan lain-lain. Kita bicara jalannya. Kita perlu pikirkan ke depan institusi dan infrastruktur yang inklusif," tuturnya