Erick Thohir Beri Alasan Wamen hingga Dirjen Pajak Jadi Komisaris Bank BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir. Foto: Yasuyoshi Chiba / AFP

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyampaikan alasan beberapa wakil menteri (wamen) hingga eselon 1 kementerian harus rangkap jabatan menjadi komisaris bank pelat merah atau Himpunan Bank Negara (Himbara).

Erick menegaskan pentingnya peran wakil pemerintah dalam komposisi pemegang saham Himbara. Hal ini untuk memastikan kepentingan pemerintah sebagai pemegang saham terbesar Himbara dapat dijaga kepentingannya dan sekaligus menjaga transparansi di sektor perbankan.

Adapun beberapa pejabat yang menjadi komisaris Himbara yakni Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza sebagai Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), lalu Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sebagai Komisaris PT Bank Tabungan Negara (BTN),

Kemudian, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung sebagai Komisaris PT Bank Mandiri, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo sebagai Komisaris Utama BTN.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BTN. Foto: BTN

Lalu, ada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman sebagai Komisaris Bank Mandiri, serta Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata sebagai Wakil Komisaris Utama PT Bank Negara Indonesia (BNI).

"Keberadaan perwakilan pemerintah dalam pemegang saham, seperti di BRI yang melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM serta di BTN yang melibatkan sektor perumahan, bertujuan untuk memastikan keterpaduan kebijakan," jelas Erick dalam keterangan resmi, Minggu (30/3).

Namun demikian, lanjut Erick, pemerintah memastikan aspek pengawasan tetap menjadi prioritas dan dilakukan melalui berbagai lembaga terkait, termasuk Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI).

Erick menjelaskan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Himbara yang digelar sepekan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan BUMN, khususnya di sektor perbankan.

Sebagai pemegang mandat dalam pengawasan bank-bank milik negara, Kementerian BUMN terus mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), transparansi, serta penguatan kinerja perbankan.

"Seperti kita ketahui, berbagai program pemerintah membutuhkan dukungan dari bank-bank Himbara. Melalui RUPS di BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN, kami terus mendorong peningkatan kinerja serta transparansi perbankan, sehingga program-program strategis pemerintah dapat berjalan lebih optimal," jelasnya.

Erick menambahkan, RUPS Himbara diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti ketidakpastian pasar keuangan, dinamika geopolitik, serta perlambatan ekonomi di beberapa negara.

Meski demikian, dia menilai masih terdapat peluang pertumbuhan, khususnya melalui investasi strategis dan ekspansi di negara-negara berkembang.

"Kami berharap hasil RUPS ini berdampak positif, terutama dalam menjaga kepercayaan pasar. Jika kita lihat, respons pasar terhadap bank-bank Himbara pasca pertemuan dengan pemegang saham cukup positif, tercermin dari pergerakan saham yang menunjukkan tren penguatan," kata Erick.