Erick Thohir Bersih-bersih BUMN dari Korupsi: Dirut Jangan Diintervensi Politik

Menteri BUMN Erick Thohir mengumpulkan 41 direksi dari lembaga-lembaga dana pensiun di lingkungan BUMN. Foto: Dok. Istimewa

Menteri BUMN Erick Thohir memastikan langkah bersih-bersih BUMN masih berjalan hingga saat ini. Tercatat, terdapat pengurangan perusahaan pelat merah dari 108 menjadi 41 perusahaan dan masih akan terus berkurang.

Selain itu, Erick juga menuturkan bersih-bersih BUMN juga dilakukan terhadap tindak pidana korupsi. Seperti halnya yang terjadi di dana pensiun Jiwasraya dan Asabri, Garuda Indonesia, maupun di Waskita Beton baru-baru ini.

"Korupsi itu sendiri karena sudah dari zaman dulunya sudah ada, tapi kalau kita menegakkan perubahan berdasarkan leadership dan sistem yang dibangun itu kita bisa mengurangi tindakan korupsi," jelasnya saat rilis Lembaga Survei Indonesia, Minggu (22/1).

Dia melanjutkan, perubahan tidak mungkin hanya berdasarkan leadership atau kepemimpinan, sehingga harus ada sistem yang dibangun. Di sisi lain, sistem saja juga tidak mungkin kalau tidak ada leadership yang mengambil peran tersebut.

Erick juga menegaskan tidak boleh pula BUMN bergantung hanya kepada satu kepemimpinan saja yang nantinya bisa menjadi absolut korup. Dia pun tidak segan memberantas kasus hukum di BUMN.

"Ini hal-hal yang saya rasa menerapkan orang baik-baik di posisi dirut (direktur utama) BUMN itu menjadi penting dan jangan sampai diintervensi politik. Ini yang harus kita jaga," tegasnya.

Dia menceritakan bagaimana dia melaporkan kejadian korupsi dan penyelewengan dana asuransi Jiwasraya. Dia berkata, kasus ini sudah terjadi sejak tahun 2006, namun tidak ada upaya tegas dari pemerintah saat itu,

"Tetapi Alhamdulillah Pak Presiden ketika itu waktu saya baru jadi menteri sebulan saya sampaikan, pak ini ada kasus besar selama ini tidak pernah ditangani, saya tidak tahu kenapa tapi kalau saya pribadi dan saya yakin bapak sama, tidak mungkin yang namanya dana pensiun masa depan pensiunan ini dirampok," tutur Erick.

Tidak sampai di kasus Jiwasraya dan Asabri, Erick pun melakukan investigasi audit untuk dana pensiun BUMN, hasilnya adalah 35 persen perusahaan sehat, 65 persen sisanya dalam kondisi yang sakit.

Adapun berkat pemangkasan jumlah perusahaan BUMN, Erick mencatat adanya kenaikan laba BUMN dari Rp 13 triliun di awal jabatannya sebagai Menteri BUMN, melonjak menjadi Rp 125 triliun di tahun 2021, dan dia memastikan sudah melampaui Rp 200 triliun di tahun 2022.

"Nanti tutup buku di bulan Mei, dari 41 BUMN itu 9 rugi yang lain untung, tapi kumulatif keuntungannya di atas Rp 200 triliun, waktu saya masuk itu mungkin 70 persen rugi," pungkas Erick.