Erick Thohir Buka Suara soal Rencana Akuisisi KCI oleh Pemprov DKI

29 Oktober 2022 16:08 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri BUMN Erick Thohir menghadiri Gala Dinner 70th Kalla Anniversary and 44th Bukaka di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2022). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri BUMN Erick Thohir menghadiri Gala Dinner 70th Kalla Anniversary and 44th Bukaka di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2022). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan
ADVERTISEMENT
Menteri BUMN Erick Thohir buka suara perihal rencana PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) yang akan diakuisisi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia menyebut dirinya belum mendiskusikan rencana tersebut bersama Pemprov DKI lebih lanjut.
ADVERTISEMENT
“Belum diskusi, jadi saya belum bisa ngomong yang belum diskusi,” ujar Erick saat ditemui di Hotel Kempinski Jakarta, Jumat malam (28/10).
Meski demikian, Erick menilai PT MRT Jakarta (Perseroda), PT LRT Jakarta, dan PT KCI bisa disinergikan. Namun, hal ini masih dalam pembahasan oleh para pemangku kepentingan.
“Begitu digabungkan, tarif kereta naik, mau tidak? Supply change dunia seperti ini. Kita tidak bisa semua main memaksakan daya beli masyarakat,” katanya.
Menteri BUMN Erick Thohir bertemu PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di kantor Kementerian BUMN, Rabu (19/10/2022). Foto: Kementerian BUMN
Erick mengingatkan, pemerintah tidak bisa memaksakan daya beli masyarakat apabila tarif kereta dinaikkan. Pasalnya, konsumsi domestik menyumbang porsi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Kalau daya beli tidak ada, bahaya dong. Itu yang harus dihitung,” sambungnya.
Dalam pertemuan dengan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada minggu lalu, Erick membicarakan adanya persepsi pemerintah pusat meninggalkan DKI Jakarta seiring ingin memindahkan ibu kota baru.
Sejumlah penumpang mengunakan kereta rel listrik (KRL) di Stasiun Bekasi, Senin (23/5/2022). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
“Jangan ada persepsi seakan-akan pemerintah pusat tinggalkan DKI, bahwa dengan total penduduk 273 juta, kalau kita coba bandingkan dengan negara populasi mirip misal Amerika, minimal 10 kota besar. Artinya, kita harus memeratakan pertumbuhan kota yang besar,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
Erick juga berdiskusi dengan Heru mengenai konsolidasi aset antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, pertemuan tersebut membahas bagaimana untuk meningkatkan fasilitas bisnis seperti di Tanah Abang,
"Kita sangat terbuka (tentang aset), kalau contohkan Singapura dan London. Ada satu payung yang tidak terpisah antara pemerintah pusat dan daerah. Kita coba gabungkan supaya maksimal, termasuk aset pemda dan BUMN yang bersebelahan, kenapa tidak disinergikan,” tandasnya.