Erick Thohir: Danantara Dapat Modal Investasi dari Dividen BUMN Akhir April 2025
·waktu baca 2 menit
PerbesarMenteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mulai menerima dana investasi dari dividen BUMN di akhir April 2025 ini.
Erick mengatakan Danantara masih dalam proses konsolidasi operasional dan strategi investasi. Sehingga segala keputusan aksi korporasi BUMN masih ditunda hingga kini.
Dia tidak menyebutkan berapa besar jumlah dividen BUMN yang akan dikantongi Danantara. Hanya saja, salah satu kontribusinya dari bank BUMN atau Himpunan Bank Negara (Himbara) yang sudah mengumumkan dividen dari laba bersih tahun 2024.
"Danantara sendiri mungkin akhir April ini mereka sudah ada dana yang bisa diinvestasikan, kan dividennya sudah mulai cair, yang dari Himbara Itu kan hampir Rp 50 (triliun)," ungkap Erick saat ditemui di kantor Kementerian PKP, Selasa (22/4).
Berdasarkan catatan kumparan, PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk mengalokasikan dividen tunai Rp 13,45 triliun, dividen PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk sebesar Rp 51,74 triliun termasuk dividen interim yang telah dibayarkan sebesar Rp 20,33 triliun, sehingga sisanya Rp 31,4 triliun.
Kemudian dividen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 43,5 triliun, serta PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk mengalokasikan dividen Rp 751,83 miliar.
Adapun porsi saham BTN dan BNI yang dipegang Danantara sebesar 60 persen, sementara BRI 53,19 persen dan Bank Mandiri 52 persen. Dengan begitu, total dividen yang disetor Himbara ke Danantara sekitar Rp 47,8 triliun.
Erick memberikan waktu untuk Danantara menyelesaikan konsolidasi internalnya sebelum kembali melaksanakan peta jalan transformasi BUMN, seperti merger dan penutupan BUMN.
"Kita kasih waktu mereka, kan kasihan orang baru. Kantornya aja baru mulai, orang baru rekrutmen. Saya yakin orang Danantara belum gajian," kata Erick.
Erick menyebutkan, dalam peta jalan yang sudah dibentuk, terdapat 45 BUMN yang akan dipecah untuk dikelola oleh Danantara, ada juga yang tetap di Kementerian BUMN.