Erick Thohir Dapat Gelar Honoris Causa dari Universitas Brawijaya
PerbesarUniversitas Brawijaya, Malang, menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) Bidang Manajemen Strategis kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
Dalam acara pengukuhan, Erick menyampaikan Orasi Ilmiah di hadapan senat akademik dan para guru besar Universitas Brawijaya. Dia menjelaskan perjalanan dan pemikirannya terkait transformasi BUMN.
Menurut Erick, transformasi BUMN tidak dapat hanya diterapkan sekali selesai, namun harus terus dilakukan karena dinamika perubahan dan tantangan akan terus bergulir selamanya.
Oleh karena itu, Erick menegaskan hal terpenting yang perlu dilakukan adalah transformasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan atau beyond corporate, sehingga siapa pun Menteri BUMN ke depan harus melanjutkannya.
"Sebuah negara yang berhasil adalah negara yang menyelenggarakan transformasi melalui lokomotif ekonominya, dimulai dari penyempurnaan sumber dayanya, baik manusia, alam, maupun teknologi," tuturnya saat orasi ilmiah di Universitas Brawijaya, Jumat (3/3).
Dia menambahkan, BUMN memiliki dua fungsi vital, yaitu sebagai benteng ekonomi nasional sekaligus sebagai lokomotif ekonomi nasional. Strategi yang diterapkannya menjadikan BUMN bisa menjadi pemain global yang memiliki penguasaan, jangkauan bisnis, dan pengelolaan yang besar.
"(BUMN) harus menjadi bagian penting dari ekspansi kepentingan nasional dalam globalisasi," kata Erick.
Globalisasi Ala Indonesia menjadi poin penting yang disampaikan Erick karena menentukan posisi Indonesia dalam kompetisi global. Globalisasi ala Indonesia itu harus menempatkan kepentingan nasional terlebih dahulu, sebelum kepentingan negara lain.
"Amanat sebagai institusi yang ambideksteritas ini mendorong BUMN untuk bertransformasi secara kuat mengemban dua tugas penting tersebut secara secara seimbang," imbuhnya.
Dalam pengukuhan Erick, hadir pula Rektor dan Senat Akademik Universitas Brawijaya, jajaran Direksi dan Komisaris BUMN, dan sejumlah menteri seperti Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.