Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.86.0
Erick Thohir Dipanggil Dasco di Tengah Raker dengan Komisi VI, Bahas Danantara
4 November 2024 16:20 WIB
·
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
Menteri BUMN Erick Thohir dipanggil oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di tengah-tengah Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (4/11). Erick menyebut hal ini dilakukan untuk membahas Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
ADVERTISEMENT
Erick mengatakan, Dasco mendukung penuh keberadaan BPI Danantara , termasuk persiapan rilis instansi baru pemerintah Indonesia tersebut, pada 8 November 2024 mendatang.
“Tadi arahan dari Pak Dasco jelas, dukung, karena itu sesuai dengan tentu target-targetnya (rilis BPI Danantara) rencana tanggal 7 atau tanggal 8, makanya kami di BUMN mempersiapkan fasilitas tadi, perkantorannya, nanti kajiannya kita sinergiskan,” kata Erick usai Raker dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/11).
Sebelum dirilis, Erick mengatakan dia telah menyiapkan kantor untuk BPI Danantara. Nantinya instansi yang dipimpin oleh Muliaman Darmansyah Hadad ini akan berkantor di salah satu aset milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
“Kita menyiapkan fasilitas untuk kantor Danantaranya yang kita siapkan itu salah satu aset Bank Mandiri,” tambahnya.
ADVERTISEMENT
Kemudian, baik BPI Danantara dan Kementerian BUMN harus menggelar kajian untuk sinergitas kedua lembaga tersebut.
“Tinggal bagaimana masing-masing pihak duduk melakukan kajian lebih dalam supaya sinergisitasnya seperti apa,” terang Erick.
Sebelumnya, Kepala Badan Investasi Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad, dipanggil Prabowo ke Istana Kepresidenan pada Senin (28/10). Pertemuan itu membahas rencana peluncuran Danantara.
Muliaman mengungkapkan, Badan Investasi Danantara akan diluncurkan langsung oleh Prabowo pada 8 November 2024 mendatang.
Meski demikian, dia enggan mengungkapkan lebih lanjut terkait rencana pembentukan super holding BUMN. Namun, dia memastikan pemerintah akan merevisi UU BUMN dan membentuk undang-undang khusus Danantara.