Erick Thohir Ingin Porsi Perempuan di Direksi BUMN 15 Persen

Ilustrasi Gedung Kementerian BUMN. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Menteri BUMN Erick Thohir ingin peran perempuan di jajaran direksi BUMN banyak diisi oleh perempuan. Selama ini, kursi-kursi tersebut lebih banyak diisi oleh laki-laki.

Dia mengaku saat ini Kementerian BUMN memiliki program untuk meningkatkan jumlah direksi perempuan. Targetnya, bisa mencapai 15 persen.

"Karena itulah kami di BUMN punya program ke depan jumlah perempuan, kalau bisa 15 persen di direksi BUMN, standar Asia Tenggara," kata dia di Dharmawangsa, Jakarta, Jumat (17/1).

Angka tersebut dinilai cukup sebab jika ingin mengikuti standar dunia, porsi perempuan yang menduduki jabatan direksi sebuah BUMN sudah mencapai 30 persen.

Saat ini memang baru sedikit BUMN yang memiliki direksi perempuan. Misalnya saja di bank-bank negara seperti di PT Bank Mandiri Tbk (Persero) hanya ada satu direktur perempuan yakni Alexandra Askandar yang menjabat Direktur Corporate Banking.

Sementara di PT Pertamina (Persero), ada dua direktur yakni Nicke Widyawati sebagai Dirut dan Emma Sri sebagai Direktur Keuangan. Di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) ada dua direktur perempuan.

BUMN Rugi Harus Mau Naik Pesawat Kelas Ekonomi

Selain ingin menambah porsi perempuan dalam jajaran direksi BUMN, Erick juga mendata perusahaan pelat merah mana saja yang untung dan rugi. Kata dia, untuk perusahaan yang untung, boleh naik pesawat kelas bisnis atau first class.

Namun untuk BUMN yang rugi, Erick membuat aturan petingginya harus mau naik pesawat kelas ekonomi saat perjalanan dinas. Aturan ini diberlakukan untuk membuat empati dan kesadaran terhadap kondisi BUMN masing-masing.

Menteri BUMN Erick Thohir mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2019). Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

"Kami menciptakan empati di BUMN. Saya mengeluarkan peraturan di mana kalau perusahaan BUMN itu untung, naik pesawatnya kelas bisnis. Tapi kalau rugi kelas ekonomi," katanya.

Selain itu, kepada BUMN yang mendapatkan penugasan, Erick mengatakan memang tidak dilarang merugi. Sebab, beban dari penugasan yang diberikan pemerintah juga berat dan untuk kepentingan rakyat.

BUMN-BUMN yang diberikan penugasan berat di antaranya Perum Bulog dan BUMN karya yang membangun infrastruktur. Bahkan BUMN yang produktif membangun seperti bikin jalan tol, layak mendapatkan suntikan modal dari pemerintah.

Tapi, dia menegaskan bukan berarti BUMN-BUMN tersebut sengaja membuat rugi keuangan perusahaan.

"Tergantung (ruginya) karena penugasan. Tapi yang enggak boleh (sengaja) dirugiin. Sama juga soal PNM, ada perusahaan yang jelas penting (mendapatkannya)," ucap dia.