Erick Thohir Jawab Tudingan Vaksinasi Berbayar Lahan Bisnis: Jangan Suudzon

Menteri BUMN Erick Thohir. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Menteri BUMN Erick Thohir kembali membantah tudingan vaksinasi berbayar sebagai lahan bisnis. Dia menegaskan vaksin gotong royong yang akan digunakan untuk vaksin berbayar tidak dibeli dengan APBN.

Menurut dia, tujuan utama vaksin berbayar untuk mengejar target vaksinasi sesuai perintah Presiden Joko Widodo agar dipercepat. Dengan begitu, herd immunity bisa tercapai.

"Kemarin ada tuduhan oh ini jangan-jangan vaksin sumbangan dipakai. Aduh, masya Allah, saya rasa saya dan tim bukan seperti itu. Kami tidak mungkin vaksin komersialisasikan," kata dia dalam wawancara dengan media, Selasa (13/7).

Ilustrasi vaksin corona Sinopharm. Foto: Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS

Erick menjelaskan, seringkali konteks vaksin berbayar selalu diantagoniskan. Padahal, menurutnya vaksin gotong royong sejak awal memang berbayar yang tagihannya dibebankan ke perusahaan untuk karyawannya.

Adapun program vaksin berbayar ini merupakan opsi yang bisa diambil bagi individu karena lama menunggu giliran dari perusahaan. Menurutnya, jika si individu ingin mengakses vaksin berbayar, kenapa harus dilarang. Karena itu, dia meminta masyarakat jangan suudzon kepada rencana pemerintah.

"Toh nanti ada rekomendasi dari perusahaan bahwa ini 'lho saya yang bayar'. Jadi jangan suudzon dulu begitu," lanjutnya.

Dia bercerita, tadi datang ke PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang ada mitra kerja dengan perusahaan Korea, Posco, dan mitra dari Jepang. Diketahui, kata dia, di antara para pekerja asing itu ada yang tidak tahu di mana harus vaksin, padahal mereka kerja di Indonesia membangun industri strategis baja Indonesia.

"Masak mereka enggak diberi kesempatan? Asalkan mereka ada surat, toh dia punya izin kerja bukan orang enggak tahu dari mana. Ini yang kami lakukan. Bismillah, tidak ada niat apa-apa," ujar Erick.

Dalam rencana ini, PT Kimia Farma (Persero) Tbk pun ditunjuk untuk menyediakan layanan vaksin berbayar di delapan apotek Kimia Farma. Namun, karena menuai kritik, pelaksanaan vaksin berbayar yang sedianya dimulai Senin (12/7) ditunda sementara waktu. Kimia Farma mengaku masih perlu sosialisasi untuk vaksin berbayar.