Erick Thohir Kebut Konsolidasi Data Kasus Dugaan Korupsi Investasi Taspen

19 Maret 2024 15:53 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri BUMN Erick Thohir memberikan sambutan saat peresmian pembangunan Gelanggang Generasi Muda (GGM) Pertamina di Majalengka, Jawa Barat, Jumat (8/3/2024). Foto: Dok. Pertamina
zoom-in-whitePerbesar
Menteri BUMN Erick Thohir memberikan sambutan saat peresmian pembangunan Gelanggang Generasi Muda (GGM) Pertamina di Majalengka, Jawa Barat, Jumat (8/3/2024). Foto: Dok. Pertamina
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Kasus dugaan korupsi investasi bodong di PT Taspen (Persero) tengah diselidiki KPK. Kasus ini diduga melibatkan Antonius Nicholas Stephanus (ANS) Kosasih selaku Direktur Utama PT Taspen.
ADVERTISEMENT
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan KPK lantaran kasus investasi fiktif yang diselidiki dalam rentang waktu 2016 hingga pertengahan 2019, saat Erick Thohir belum menjadi Menteri BUMN.
"(Kasus korupsi) yang 2016-2019 kita lagi konsolidasi data bersama KPK karena investasinya waktu itu kita belum sampai situ," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (19/3).
Meski konsolidasi data masih dilakukan, Erick memastikan tidak mengurangi penegakan hukum yang tengah berjalan. Karena itu, KPK sudah mengambil tindakan terhadap ANS dan pihak terkait dalam kasus ini. Kementerian BUMN juga langsung berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai pemangku terbesar Taspen karena berhubungan dengan dana pensiun PNS.
ADVERTISEMENT
Erick juga menekankan agar kasus korupsi di BUMN bisa ditekan. Dengan sisa masa jabatannya di kementerian, belum lama ini mereka meluncurkan control offer financial reporting yang diharapkan bisa memetakan potensi fraud (kesalahan) atau korupsi di dalam proyek dan investasi BUMN.
"Internal control offer financial reporting yang sudah kita terapkan dengan kita mapping fraud apa saja yang sudah terjadi dan berulang-ulang. Dan ini yang kita data. Tapi ini masih internal control offer financial reporting," ujarnya.
Dia juga berharap komisaris di BUMN bisa maksimal mengawasi segala proyek dan aksi korupsi yang diambil direksi agar berjalan sesuai aturan karena Kementerian BUMN tidak cukup kuat untuk mengawasi.
"Contoh investasi, kita tidak punya payung atau kekuatan yang bisa sampai masuk ke operasional. Nah hal ini yang saya rasa ada keterbatasan yang harus kita carikan solusi," terangnya.
ADVERTISEMENT