Erick Thohir Mau Luncurkan KUR Khusus PMI, Bisa Dapat Pinjaman Rp 100 Juta

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kantor BUMN, Selasa (19/11/2024). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Kementerian BUMN akan meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Hal ini diutarakan Erick usai menggelar rapat bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding dan Wamen PPMI Christina Aryani di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (20/11).

Erick mengatakan nantinya Kementerian BUMN dan Kementerian PPMI akan menggaet Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk hal ini.

“Tadi saya sampaikan kami untuk fasilitas Himbara, (seperti) BNI, dan lain-lainnya kita siap mendukung program KUR yang akan diluncurkan oleh Pak Menteri (PPMI) kata Erick di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (20/11).

Erick menjelaskan, limit peminjaman atau plafon pinjaman KUR untuk PMI ini bisa mencapai Rp 100 juta. Pinjaman ini bisa diberikan Bank Himbara untuk PMI yang telah mendapatkan kepastian kerja di luar negeri.

“Untuk KUR sendiri kan ketika mereka mendapat kepastian bekerja. Misalnya biayanya Rp 20 juta, nah kita sudah menyiapkan KUR itu sampai nilainya Rp 100 juta. Artinya mereka bisa langsung menggunakan akses ini,” terang Erick.

Hanya saja, lanjut Erick, dia belum menemukan solusi untuk PMI yang belum mendapatkan sertifikat pelatihan untuk bekerja. “Nah itu memang tadi salah satu yang mungkin kita harus bicara dengan pemerintahan lain. Memberikan solusi atau tadi kerjasama lainnya dengan berbagai pihak,” imbuhnya.

Lebih lanjut Erick menjelaskan, hal ini dilakukan supaya nantinya PMI yang bekerja di luar negeri bisa terhindar dari rentenir-rentenir yang merugikan.

“Kami mendukung bagaimana pekerjaan migran ini dapat terlindungi dari lintah darat ataupun oknum-oknum yang membelenggu mereka, tidak bisa tumbuh ke depan menjadi sebuah ekonomi yang baik untuk sebuah keluarga,” terang Erick.

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding di kompleks parlemen, Rabu (30/10/2024). Foto: Fariza/kumparan

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding mengatakan permasalahan manajemen keuangan yang dihadapi oleh PMI, umumnya membuat PMI yang pulang bekerja dari luar negeri tidak mengalami peningkatan status ekonomi.

“Jadi saya sering mengatakan beberapa pekerja migran kita kalau pulang itu bukan tambah kaya tapi kadang-kadang tambah miskin. Banyak masalah cerai, bawa pulang anak, hidup keluarganya hedon,” kata Kadir dalam kesempatan yang sama.

Sehingga, dia melihat perlunya ada pembiayaan yang digalakkan pemerintah khusus untuk PMI. “Nah ini kita lagi cari skema-skema bersama bank-bank yang ada di Himbara ini untuk mengatasi hal-hal seperti ini,” tambahnya.

Ilustrasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan berangkat ke Malaysia melalui pintu resmi, pelabuhan Tunon Taka, Nunukan. Foto: BP2MI-HO/ANTARA

Saat ditanya mengenai kapan peluncuran KUR untuk PMI ini, Kadir bilang harus ada payung hukum yang diterbitkan pemerintah terlebih dahulu.

Tidak hanya pembiayaan untuk menolong keuangan PMI, Kadir juga mengusulkan agar pemerintah bisa mengamankan kesehatan PMI dengan memasukkan PMI ke dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).

Selama ini PMI yang bekerja di luar negeri menurut dia, masih luput dari program ini. Dia juga berharap program BPJS untuk PMI ini bisa sekaligus menjamin anggota keluarga PMI secara keseluruhan.

“Termasuk BPJS, kesehatannya juga supaya kita bikinkan bagaimana, yang penting sekarang gini, rata-rata pekerja migran kita di luar negeri gak ter-cover perlindungan kesehatannya. Itu dulu yang lagi kami bicarakan sama teman-teman tadi,” terang Kadir.