Erick Thohir Minta Proyek Tender BUMN di Bawah Rp 15 Miliar Dikerjakan UMKM

Penandatanganan Nota Kesepahaman BPOM dan Kementerian BUMN oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar dan Menteri BUMN, Erick Thohir di Kantor BPOM, Jakarta, pada Selasa (26/11/2024). Foto: Ghifari/kumparan

Menteri BUMN Erick Thohir meminta agar seluruh tender proyek di bawah Rp 15 miliar harus mengambil dari UMKM. Selama ini tender proyek BUMN yang berkolaborasi dengan UMKM sudah berjalan melalui program PaDi UMKM.

Selain itu, Erick menegaskan agar tender tidak boleh diikuti oleh orang-orang yang masih memiliki hubungan darah dengan perusahaan yang mengajukan proyek.

"Nah kita bisa lihat misalnya bagaimana program PaDi UMKM itu, kita meminta seluruh BUMN tender di bawah Rp 15 miliar itu harus ke UMKM," kata Erick saat penandatanganan nota kesepahaman antara Kepala BPOM Taruna Ikrar dan Menteri BUMN, Erick Thohir di Kantor BPOM, Jakarta, pada Selasa (26/11).

"Ini sudah berjalan hampir 5 tahun dan sudah ada 50 ribu UMKM yang masuk ke dalam ekosistem ini dan 90 persen pangan," kata dia.

Erick Thohir bilang, Kementerian BUMN telah memiliki banyak program untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Oleh karena itu, Erick memastikan program tersebut terus berjalan di era Presiden Prabowo Subianto.

Tak hanya itu, pihaknya juga telah memiliki roadmap untuk mendukung UMKM agar mempunyai pondasi yang jelas, seperti sertifikasi, pendanaan, pasar, dan lain-lain.

Selain itu dalam kesempatan yang sama, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, kerja sama ini sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperhatikan UMKM.

"Inti yang kita MOU kan adalah hubungannya bagaimana kedua lembaga negara dan kementerian ini bersinkronisasi bekerja sama untuk meningkatkan derajat nilai ekonomi dan sekaligus peran dari UMKM, bahwa berdasarkan data statistik ada 61 juta UMKM. Kemudian dari data tadi ada 117 juta penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya di UMKM," kata Taruna.

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Koperasi, Taruna mengatakan ada 4,3 juta UMKM bekerja di bidang pangan, olahan, siap saji dan sebagainya. Meski demikian, yang telah terintegrasi baru sekitar 60 ribu.

"Jadi sangat banyak yang kita perlu kerjakan untuk bagaimana UMKM-UMKM yang jumlahnya jutaan ini bisa teregistrasi juga di badan POM. Kenapa? Karena ini penting untuk ekonomi supporting nasional kita," ujarnya.

Menurut Taruna, bekerja sama dengan Kementerian BUMN sangat penting karena memiliki data yang valid dan solid terkait usaha tersebut. Oleh karena itu, BPOM dapat mempercepat proses sertifikasi.

Dengan kerja sama ini, Taruna mengatakan, BPOM dapat melakukan pembinaan, komunikasi, informasi dan edukasi kepada UMKM mulai dari kota sampai desa, untuk mempermudah proses sertifikasi para UMKM ini.

"Contoh yang paling sederhana makanan-makanan siap saji yang nanti akan dikelola itu kan biasa bertahannya cuma paling tidak ya berapa? Ada yang 42 jam atau ada yang 72 jam, ada yang bahkan cuma bertahannya 12 jam. Tapi dengan metode kemasan khusus mereka bisa bertahan 1 sampai 1,5 tahun," katanya.