Erick Thohir Sebut Kementerian BUMN Minimal Butuh Rp 215 M untuk Beroperasi

Sejumlah tamu beraktivitas di dekat logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/7). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Kementerian BUMN terkena efisiensi anggaran hingga 58,37 persen menjadi Rp 161,9 miliar, dari pagu awal anggaran 2025 senilai Rp 277,5 miliar.

Menteri BUMN Erick Thohir mengaku sudah mengusulkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar kementerian yang dipimpinnya mendapatkan jatah anggaran Rp 215,33 miliar.

“Kemarin (Rabu) jam 2 siang kami coba mengusulkan kepada Kementerian Keuangan, karena memang batas minimum kami untuk beroperasional kurang lebih di Rp 215 miliar,” kata Erick dalam Rapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (13/2).

Erick mengatakan usulan ini belum mendapatkan konfirmasi 100 persen dari Kemenkeu. Sehingga saat ini Kementerian BUMN masih mendapatkan jatah anggaran Rp 161,9 miliar. Dia menyebut akan melihat progresnya dalam 1 hingga 2 bulan.

“Tentu belum mendapat konfirmasi 100 persen, tetapi mereka melihat usulan kami bukan sesuatu yang memang mengada-ngada. Walaupun memang kemarin apa yang kami dapatkan itu kurang lebih Rp 161,9 miliar,” jelasnya.

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan jajaran direksi BUMN di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (22/1/2025). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Erick menjelaskan anggaran sebanyak Rp 215,33 miliar itu merupakan hasil efisiensi dari 54 persen pemotongan perjalanan dinas 50 persen penurunan biaya peralatan pengawasan BUMN, 41 persen pengurangan fasilitas IT, 90 persen pengurangan Alat Tulis Kantor (ATK).

Lalu 70 persen pengurangan fasilitas pimpinan, 66 persen penyesuaian kendaraan dinas. “66 persen penyusutan kendaraan dinas yang kemarin kami semua menyewa kami coba mengganti yang lebih murah dari mobil listrik menjadi hybrid, tujuannya harganya bisa lebih murah,” jelasnya

Kemudian 43 persen pemotongan kegiatan rapat dan meniadakan seremonial serta 39 persen efisiensi pemakaian gedung.

Dia menegaskan hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Kemenkeu untuk hal ini. “Jadi memang kami masih berkomunikasi,” tuturnya.

Sebelumnya, rincian rencana penggunaan pagu anggaran Rp 277,5 miliar adalah Rp 80 miliar untuk program pengembangan dan pengawasan BUMN dan Rp 197,4 program dukungan manajemen.