Erick Thohir soal Pengetatan BBM Subsidi: Sisa Dana untuk Asupan Gizi Ibu-Anak

Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) menyampaikan keterangan pers terkait penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta, Selasa (3/1/2023). Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait pernyataan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait pengetatan penerima subsidi BBM dimulai 17 Agustus 2024.

Erick mengatakan, pihaknya sedang menunggu penerbitan revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 191 Tahun 2014 yang akan mengatur pembatasan pembeli BBM bersubsidi Pertalite agar tidak digunakan oleh masyarakat mampu.

Dia memastikan Kementerian BUMN yang menaungi PT Pertamina (Persero) mendorong rencana jangka panjang pemerintah dari seluruh kementerian agar penyaluran BBM bersubsidi lebih efisien dan tepat sasaran.

Pasalnya, lanjut Erick, sisa dana atau subsidi energi yang bisa dihemat dari pengetatan konsumen BBM subsidi ini bisa dialihkan kepada program pemerintah lain yang lebih bermanfaat, termasuk pengembangan sumber daya manusia (SDM).

"Sisa-sisa dana ini bisa digunakan untuk program lain yang bisa membantu juga pengembangan manusianya kita," ujarnya saat ditemui di Kantor Pos Kota Tua, Rabu (10/7).

Erick menambahkan, seharusnya pemerintah tidak hanya mendidik masyarakat secara konsumtif, namun juga berkaitan dengan asupan gizi generasi mendatang. Meski demikian, dia tidak secara gamblang menyebutkan alokasinya untuk program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto, makan bergizi gratis.

Selain BBM, Erick juga menyatakan dukungannya terkait efisiensi penyaluran LPG dan listrik bersubsidi. Dia meminta agar rumah orang kaya atau perusahaan besar tidak menggunakan komoditas energi bersubsidi tersebut.

"Seperti contoh pemain sepak bola kemarin yang U-16 Alberto, rumahnya seperti itu. Sudah tim nasional, listriknya subsidi. Tapi sama dengan orang yang titik-titik, yang rumahnya sebesar ini. Kan nggak fair," tuturnya.

Erick juga menyebutkan, penghematan BBM subsidi ini juga bisa dilakukan dengan mendorong pengembangan bahan bakar nabati (BBN) bioethanol dan biodisel, serta penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

"Indonesia kan policy tidak mau terlalu banyak import crude oil, tetapi dengan ada 50 persen marketnya EV, dan 50 persen combustion engine atau mobil yang kita kenal, tetapi di situ lebih friendly penggunaan BBM-nya, apalagi kita punya gula, punya sawit, itu kan sesuatu yang bagus," pungkasnya.

Sebelumnya, Luhut mengatakan pengetatan penerima subsidi BBM agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Dengan begitu, negara bisa menghemat APBN, seperti klaim pembayaran BPJS Kesehatan.

"Kita harap 17 Agustus sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi akan kita kurangi," kata Luhut di akun Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).

Pemerintah juga gencar untuk menyediakan bioetanol sebagai pengganti bensin. Harapannya, bisa mengurangi polusi udara karena sulfurnya bisa berkurang dari 500 ke 50.

"Kalau ini terjadi, sulfur dikurangi, bisa mengurangi orang yang sakit karena ISPA. Dan bisa menghemat sampai Rp 38 triliun ekstra pembayaran BPJS Kesehatan," terangnya.