ESDM Komentari Target Menteri LHK yang Ingin RI Bebas Emisi Karbon di 2070

Emisi Karbon Perkotaan Foto: Aly Song

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar belum lama ini mengumumkan Indonesia harus bebas emisi karbon dioksida (net zero emission) pada 2070 mendatang. Upaya ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan global untuk mengendalikan perubahan iklim dunia.

Untuk bisa mewujudkannya, Indonesia mesti mengurangi produksi emisi karbon. Selain mengembalikan hutan pada fungsinya, emisi karbon bisa ditekan dengan mengurangi konsumsi energi kotor.

Menyikapi hal itu, Staf Ahli Menteri ESDM, Saleh Abdurrahman mengatakan Indonesia bisa bebas dari emisi karbon pada 2070 masih merupakan target indikatif dan belum ditetapkan dalam putusan hukum.

Secara personal, Saleh optimistis dengan target tersebut asal proyek untuk mendukung hal-hal itu bisa berjalan dengan baik, termasuk kerja sama dengan swasta.

Di sisi lain, dia juga mengungkapkan target tersebut mesti dibahas secara detail. Sebab Indonesia sebagai negara berkembang, masih membutuhkan konsumsi energi yang murah. Berbeda dengan kondisi di sejumlah negara maju yang sudah melewati masa puncak industrinya sehingga bisa menargetkan dengan mudah untuk bisa bebas emisi karbon.

"Peaking (puncak) emisi karbon di UK (Inggris itu) sudah 20-30 tahun lalu. Kalau kita di Indonesia perlu diskusi bagaimana arah industri kita ke depan sebab GDP kita, per kapita masih 4.000-an," kata Saleh dalam peluncuran 'Virtual The 10th Indo EBTKE ConEx 2021' Jumat (9/4).

Sementara beberapa negara, GDP per kapitanya lebih baik. Misalnya, Singapura di atas 65.000, Malaysia 11.000, Thailand 7.000, dan Amerika 65.000.

Suasana di Lingkungan Kementerian ESDM jelang serah terima jabatan menteri baru, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Foto: Ema Fitriyani/kumparan

Begitu pun dengan kapita per kWh Indonesia hanya 1.050, masih rendah dibandingkan negara-negara lain. Kapita per kWh di Singapura 8.600, Malaysia 4.000, Vietnam 2.375 yang menunjukkan serapan energi Indonesia belum banyak.

"Saya kira deklarasi Ibu Menteri LHK suatu kebijakan yang fair bahwa kita net zero 2070. Kita support Paris Agreement. Tapi di saat yang sama, kita juga butuh percepat laju ekonomi kita sehingga kita bisa menuju negara yang lebih baik lagi," katanya.

Karena itu pula, Saleh juga memproyeksikan jika puncak dari emisi karbon Indonesia tidak bisa terjadi sebelum 2030. Sebab, ekonomi Indonesia perlu digenjot dengan terus berjalannya industri nasional. Menurut perhitungannya, puncak emisi karbon Indonesia baru terjadi sekitar 2040-an.

"Ini proyeksi saya sendiri, karena ini belum kita bahas secara resmi. Ini kita lihat dengan skenario saat ini, dengan pandemi, kondisi ekonomi kita seperti ini, kalau (peeking) 2030 saya lihat it's too early (terlalu dini)," ujar Saleh.