ESDM Sebut Ada 4.500 Sumur Migas Nganggur di Indonesia

Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi Ariana Soemanto memberikan sosialisasi aturan gross split baru di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (1/10/2024). Foto: Kementerian ESDM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut ada 4.500 sumur idle potensial atau sumur yang tidak terpakai alias menganggur di Indonesia.

ESDM sudah menyiapkan skema kerja sama pengelolaan sumur nganggur ini antara Pertamina dengan sejumlah mitra.

Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM, Ariana Soemanto, mengatakan reaktivasi sumur idle dan idle field (lapangan menganggur) untuk meningkatkan produksi migas nasional.

Ariana mencatat, Indonesia memiliki 4.500 sumur idle yang potensial untuk direaktivasi, sebagian besar milik Pertamina yakni sebanyak 4.200 sumur.

"Ada 1.700 sumur yang akan dikerjakan sendiri oleh Pertamina, kemudian ada 2.500 sumur idle yang akan dikerjakan oleh Pertamina dengan kontrak kerja sama," ujarnya saat IPA Convex 2025, Kamis (22/5).

Ariana mengatakan, peta jalan reaktivasi sumur idle yaitu sebanyak 500 sumur akan dilelang oleh Pertamina tahun ini dan tahun depan. Kemudian sebanyak 2.000 sumur dilelang antara tahun 2027 dan 2028.

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) temukan cadangan migas baru di tiga lokasi: sumur Eksplorasi R-2 offshore Aceh bagian Barat, Bajakah-001 yang terletak di onshore Jawa Barat bagian Utara, dan Markisa-001 yang terletak di onshore Salawati Papua. Foto: Pertamina

Dia menyebutkan, 500 sumur tersebut sebagian besar berada di wilayah Sumatera dan sebagian besar berada di daratan (onshore), sementara sekitar 60 sumur berada di lepas pantai (offshore).

Pertamina, lanjut dia, sudah melapor kepada satuan tugas (satgas) dan sudah membuka data untuk kerja sama sumur idle dengan para mitra. Perusahaan sudah mengundang sekitar 99 mitra.

"Sampai saat ini, sedikitnya 39 mitra bersedia mengeksekusi untuk mengaktifkan kembali kerja sama sumur-sumur tersebut," kata Ariana.

Untuk memfasilitasi perjanjian atau kontrak reaktivasi sumur idle, Kementerian ESDM sedang menggodok regulasi dan sosialisasi dengan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Konsep regulasi ini, kata Ariana, meliputi teknologi atau strategi kerja sama yakni mencakup kerja sama untuk sumur-sumur idle, sumur-sumur produksi, lapangan idle, dan juga lapangan produksi.

Saat ini sudah ada regulasi yang mewadahi Kerja Sama Operasi (KSO) antara Pertamina dan mitra KKKS untuk sumur dan lapangan idle. Namun, implementasinya masih sangat terbatas.

"Sekarang mungkin hanya ada 24 atau 29 KSO. Jadi, kita coba buat regulasi ini untuk mempercepat atau membuat KSO lebih banyak. Konsep baru ini akan memungkinkan kegiatan baru seperti deepening, sidetrack, new drilling, multifrack yang akan dilakukan oleh mitra-mitranya," jelas Ariana.

Beberapa syarat dalam skema kerja sama tersebut yakni dari sisi administrasi, teknis, keuangan, dan service fee (biaya servis). Menurut Ariana, aspek service fee sangat penting untuk mencegah negosiasi yang bertele-tele antara KKKS dengan mitranya.

instagram embed

"Misalnya, untuk sumur idle, mitra akan dibayar service fee sebesar 70 persen dari harga ICP atau 70 persen dari cost. Kalau ada pesaing di antara mitra, maka calon mitra yang bisa mengajukan service fee terendah yang akan menjadi pemenangnya. Jadi, tidak ada negosiasi lagi," ungkap Arina.

Sedangkan untuk lapangan idle, lanjut dia, pembagian service fee antara pemerintah dengan KKKS atau Pertamina yakni sebesar 60 persen untuk pemerintah dan 40 persen untuk kontraktor atau Pertamina.

"Dalam hal ini, mitra kerja bisa mendapatkan 85 persen sebagai service fee dari bagi hasil KKKS Pertamina. Sementara KKKS hanya mendapatkan 50 persen," kata Ariana.

"Dalam hal ini, KKKS atau Pertamina tidak memberikan investasi dan biaya. Kami berharap skema ini dapat mempercepat negosiasi antara KKKS atau Pertamina dengan mitra kerjanya," imbuhnya.