ESDM Siap Produksi Bioetanol 40 Ribu KL untuk E5, Baru 0,1 Persen Kebutuhan BBM

Direktorat Bioenergi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Edi Wibowo. Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siap mengembangkan bioetanol 5 persen (E5) untuk campuran BBM dengan menyerap produksi 40.000 kiloliter (KL) bahan bakar nabati (BBN) bioetanol dari tebu.

Direktorat Bioenergi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Edi Wibowo, menilai kemampuan produksi nasional sebesar 40.000 KL untuk campuran E5 masih minim jika dibandingkan total penggunaan BBM di Indonesia.

Edi menjelaskan, produksi bioetanol tersebut akan dipasok sekitar 30.000 KL dari pabrik bioetanol PT Energi Agro Nusantara (Enero), di Kabupaten Mojokerto, dan 10.000 KL sisanya dari PT Molindo Raya Industrial di Kabupaten Malang.

"Kalau diimplementasikan mungkin kita akan pilot project di Surabaya dan sekitarnya, dan mudah-mudahan kita menuju ke E5 dulu, kira-kira cukup seperti bahan bakunya karena ketersediaan baru segitu," ujar Edi kepada wartawan di kantor Lemigas, Senin (21/11).

Dia memaparkan, total kebutuhan atau konsumsi BBM (gasoline) nasional adalah sekitar 40-45 juta KL setiap tahunnya. Dengan demikian, pasokan 40.000 KL dari campuran bioetanol hanya mencakup 0,1 persen dari total kebutuhan.

"Kalau 1 persen setara 400.000 KL, itu sedikit banget tidak cukup ke sana, jadi mungkin 0,1 persen dari kapasitas nasional karena tidak cukup rencana kita akan buat rencana semacam itu," ungkap Edi.

Edi melanjutkan, pemerintah akan menyiapkan rencana jangka panjang mengenai pengembangan pabrik tebu maupun penyediaan lahan kebunnya. Hal ini untuk mendukung pengembangan produk bioetanol hingga E20.

Adapun regulasi pemerintah terakhir tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015 mengatur pengembangan bioetanol E5 pada 2020 dan secara bertahap meningkat ke E20 pada 2025.

Meski begitu, Edi menjelaskan pengembangan ini sempat terkendala masalah harga di tahun 2015, sehingga target kadar bioetanol yang akan diluncurkan sempat diturunkan menjadi 2,5 persen. Hal ini karena tidak ada insentif seperti biodiesel yang dibantu oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)

"Kebetulan pengembangan bioetanol itu tidak ada insentif seperti biodiesel kan, mekanisme APBN juga tidak ada, kalau biodiesel masih ada dari dana sawit, kalau bioethanol ini tidak ada," jelas Edi.

Dengan demikian, kata Edi, pemerintah juga akan mencoba mencari kombinasi pendanaan dan insentif yang terbaik agar program ini terimplementasi dengan baik dan tidak memberatkan para pihak terkait.