Fahri Hamzah Akui Program 3 Juta Rumah Baru Bisa Optimal Tahun Depan

Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengakui target program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto baru dapat dicapai secara optimal tahun depan. Hal ini karena anggaran Kementerian PKP saat ini adalah anggaran yang disahkan di era Presiden Jokowi.

“Anggaran kita tahun APBN 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi. Renovasi saja itu cuma Rp 850 miliar, enggak sampai Rp 1 triliun,” kata Fahri ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat pada Selasa (29/4).

“Itu hanya mengcover kurang dari 40 ribu, sekitar 35 ribu rumah (renovasi). Jadi sekali lagi karena ini memakai APBN tahun 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi, maka itu belum sepenuhnya merefleksikan kebijakan Pak Prabowo terkait 3 juta rumah,” katanya.

Dia menjelaskan alasan mengapa program 3 juta rumah baru dapat dicapai secara optimal tahun depan. Hal ini karena program 3 juta rumah secara keseluruhan baru akan dibahas dan disampaikan dalam Nota Keuangan APBN 2026.

“APBN di zaman Pak Prabowo nanti akan disahkan atau dimulai dibahas pada proposal anggaran 16 Agustus 2025 tahun ini (Pidato Nota Keuangan). Itu APBN 2026. Karena itu sebenarnya seluruh program Bapak Presiden itu baru akan masuk di APBN 2026,” ujarnya.

Fahri mengimbau Pemerintah Daerah untuk mempersiapkan sistem perumahan di daerah masing-masing dalam rangka penyerapan program 3 juta rumah secara optimal di APBN 2026.

“Kita mendorong teman-teman Pemda siapkan penampungnya, siapkan sistemnya. Supaya kalau uangnya datang langsung bisa diserap ya. Nyerap anggaran itu tidak mudah karena itu perlu mekanisme, perlu pertanggungjawaban juga gitu,” kata Fahri.

Foto udara rumah subsidi Program Rumah untuk Guru Indoensia yang masih dalam tahap pembangunan di Perumahan Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/3/2025). Foto: Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO

Urusan Perumahan Dinilai Masih Ambigu

Dalam Rapat Koordinasi Perumahan Perdesaan, Fahri juga mengakui urusan perumahan di Indonesia masih ambigu.

“Makanya kita memakai tagline gotong royong karena memang perumahan ini dalam sisi kebijakan dia ambigu, antara public goods dan private goods,” kata Fahri.

Maka dari itu Fahri menjelaskan dalam menangani sektor perumahan, kebijakan yang digunakan harus diiringi dengan langkah yang tepat. Hal tersebut juga menjadi alasan konsep ‘gotong royong’ digunakan pemerintah dalam mengurus sektor perumahan.

“Kalau dia adalah public goods, maka negara mengambil alih tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Kalau dia adalah private goods, maka dia diserahkan kepada mekanisme pasar. Perumahan itu berada di antaranya,” ujar Fahri.

“Itu yang menyebabkan kita kadang-kadang bingung. Ini rumah ini urusan privat atau urusan publik?,” lanjutnya.

Untuk mewujudkan target 3 juta rumah, Fahri juga mengajak para Pemda untuk menyelaraskan data. Hal ini agar penanganan backlog dapat dilakukan secara tepat.

“Makanya Presiden buru-buru membuat Inpres (Instruksi Presiden) satu data. Ajak BPS duduk, bikin forum satu data daerah, supaya kita punya data,” kata Fahri.