Faisal Basri Blak-blakan Sri Mulyani Ogah Potong Anggaran Buat Bansos

Ekonom Faisal Basri dalam program Diptalk kumparan. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Ekonom Senior INDEF, Faisal Basri mengungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebetulnya tidak mau memotong anggaran melalui kebijakan automatic adjustment untuk keperluan bansos.

Faisal mengatakan, isu 5 persen anggaran kementerian dipotong untuk automatic adjustment untuk bansos tanpa persetujuan parlemen menjadi APBN Perubahan (APBN-P) itu secara moral tidak baik.

"Saya dengar ibu Sri mulyani enggak mau, enggak mau kayak saya datang ke Kementerian A potong ya 5 persen, nanti yang disalahin Srimul terus kan," ungkapnya saat ditemui awak media di Hotel Manhattan, Senin (5/2).

Menurutnya, kebijakan tersebut seakan-akan menjadikan Sri Mulyani sebagai kambing hitam atas segala upaya politisasi bansos yang digencarkan Presiden Jokowi, yang saat ini tengah ramai diperbincangkan.

Adapun kebijakan populis seperti bansos kini menjadi perhatian masyarakat. Tahun ini, pemerintah menganggarkan total bansos Rp 496 triliun atau naik Rp 20 triliun dari anggaran 2023 sebesar Rp 476 triliun.

Faisal Basri dan Jokowi. Foto: Antara dan Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Presiden Jokowi menebar bantuan langsung tunai (BLT), yang merupakan bagian dari bansos, sebesar Rp 11,25 triliun untuk 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk periode Januari-Maret 2024, dan akan dicairkan bulan Februari. Bantuan itu diberikan untuk memitigasi risiko pangan.

Dalam sebulan, pemerintah akan menyalurkan BLT senilai Rp 200 ribu. Artinya setiap KPM akan mendapatkan total bantuan senilai Rp 600 ribu.

Sebelumnya, pemerintah baru saja melakukan pemblokiran anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 50,14 triliun di tahun ini. Pemblokiran itu dilakukan melalui kebijakan automatic adjustment, yakni mengalihkan sejumlah anggaran belanja di kementerian/lembaga yang tidak prioritas ke prioritas.

Jokowi bagi-bagi bansos di Kepulauan Aru, Maluku, 15 September 2022. Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Kebijakan tentang pemblokiran anggaran tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024. Sehingga, masing-masing K/L mesti menyisihkan 5 persen dari total anggaran untuk dialihkan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dana yang terkumpul dari kebijakan automatic adjustment akan digunakan untuk mempertebal anggaran bansos dan subsidi pupuk.

"Nanti itu (anggaran bansos Rp 600 ribu dan subsidi pupuk) tekniknya ada macem-macem cara. Bu Sri Mulyani akan menyelesaikan, salah satunya automatic adjustment," kata Airlangga kepada awak media di kantornya, Senin (5/2).

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan tentang alasan pemerintah menambah subsidi pupuk. Dia bilang, subsidi pupuk sangat penting karena Indonesia sudah memasuki musim tanam.

"Kemarin dengan dana yang ada Rp 26 triliun itu hanya mencakup 5,7 juta petani dan kita harus menambah 2,5 juta petani dan subsidi pupuk tidak boleh lambat. Sehingga Bapak Presiden Jokowi sepakat untuk menyetujui ditambahkan subsidi Rp 14 triliun," ungkapnya.