Faisal Basri Gerah Jokowi Klaim Dana Bansos: Sanksinya Pemakzulan
ยทwaktu baca 3 menit
PerbesarEkonom Senior INDEF, Faisal Basri, kembali mengkritik kebijakan Presiden Jokowi. Kali ini soal pembagian bantuan sosial (bansos) yang ramai-ramai dikritik karena penuh konflik kepentingan menjelang Pemilu.
Di tahun ini, Jokowi menggelontorkan Rp 496,8 triliun untuk bansos di tahun ini. Anggaran itu hampir setara dengan dana bansos saat COVID-19 menghantam Indonesia di 2020 yang tembus Rp 498 triliun.
Faisal menyebutkan, anggaran bansos di era pemerintahan Jokowi semakin meningkat dari zaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kenaikan anggaran bansos, menurut Faisal, adalah bukti Jokowi gagal mensejahterakan masyarakat karena semakin banyak warga yang harus dibantu melalui bansos, baik itu yang kena PHK hingga gagal panen.
"Saya ndak nyerang calon-calon, saya hanya nyerang Pak Jokowi karena yang gagal itu adalah Jokowi, oleh karena itu kita harus antisipasi kerusakan apalagi yang akan dilakukan Jokowi sampai Oktober. Kalau perlu dimakzulkan segera, karena beyond our imagination apa yang bisa dilakukannya," tegasnya saat Diskusi Publik Tanggapan INDEF terhadap Debat Pemilu Kelima, Senin (5/2).
Faisal menyayangkan saat debat Pilpres 2024 kelima tadi malam, seluruh paslon tidak terlalu menyoroti jenis bansos yang seharusnya hanya tunai, bukan berbentuk sembako. Menurut dia, bansos sembako memang rentan dipolitisasi.
"Senangnya sembako, rata-rata sembako itu 30 persen hilang. Jadi hak rakyat kan 100, tunai 100, gara-gara sembako hanya 70, 30-nya dikorupsi, untuk pengadaan, pengepakan, transportasi, jadi kedunguan ini dipelihara terus, karena di situlah kalau tunai Pak Jokowi ndak bisa ngeklaim itu dari dia," tutur dia.
Dia juga mengkritisi peran menteri Jokowi, salah satunya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas yang menormalisasi bansos sembako ini. Bahkan Ketua Umum PAN itu bilang bansos dari Jokowi, bukan dari pemerintah.
"Manusia-manusia seperti ini harus dihukum nih. Ketua Umum PAN melakukan kebohongan publik itu, jelas-jelas kalau menyalahgunakan APBN. Jokowi harus dimakzulkan besok karena nyata-nyata sudah melakukan kriminal, melanggar UU, melakukan kejahatan," terangnya.
Karena kata menterinya itu uang Jokowi, uangnya dari mana, dari APBN. Penyalahgunaan APBN ada sanksinya yaitu pemakzulan. Jadi jangan nunggu Oktober," imbuh Faisal.
Tidak sampai di situ, Faisal juga mengkritisi bahwa Jokowi sudah lama mempolitisasi bansos tersebut sejak tahun 2019 alias sebelum pandemi COVID-19. Jokowi memerintahkan bansos digulirkan ketika survei kemiskinan BPS.
"Namun dia pernah kecewa sekali ini, main jorok Jokowi itu sudah lama. Waktu itu dalam sidang kabinet terbatas dia marah karena angka kemiskinan naik, eh menteri-menteri ekonomi koordinasi sama BPS kan, ketahuan BPS survei kapan, waktu survei itu gelontorkan bansos," jelasnya.
"Itu tabiat manusia-manusia brengsek sekali Jokowi ini. Terindikasi kelainan jiwa, megalomania, dan sebagainya itu," pungkas Faisal.
Sebagai ekonom INDEF, Faisal menyarankan agar bansos ini menjadi mekanisme terpadu di dalam pengelolaan ekonomi, dengan transformasi menjadi social safety net alias jaring pengaman sosial, sehingga bansos itu tidak sementara misal ketika pemilu.