Faisal Basri Kritik Pemberian PMN ke BUMN

Pengamat ekonomi, Faisal Basri. Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan

Salah satu langkah pemerintah di tengah pandemi virus corona adalah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menganggap, langkah tersebut menggambarkan tidak adanya perencanaan yang baik dari proyek pemerintah.

“Jadi sekali lagi kembali (pemberian) PMN ini adalah cerminan dari tidak tertib fiskal, cerminan dari proyek yang dilaksanakan tanpa perencanaan yang baik,” kata Faisal saat diskusi secara virtual, Rabu (10/6).

Faisal juga mengaku heran dana PMN di periode kedua Presiden Jokowi memimpin begitu mudah digelontorkan. Ia menduga hal itu terjadi karena pemerintah ingin menggencarkan pembangunan tetapi tidak memiliki dana yang cukup.

“Saya kira ini DPR nya solid sekali membantu, mendukung pemerintah ya. Jadi era pertama Pak Jokowi itu PMN cuma sekali dalam lima tahun itu, itu ketat sekali kriterianya,” ungkap Faisal.

“Tapi kalau sekarang bisa dikatakan setiap tahun ada PMN, karena apa, kembali disusupilah ambisi pemerintah untuk membangun, ini APBN nya tidak cukup,” tambahnya.

Faisal mencontohkan dana Rp 10 triliun untuk membangun infrastruktur. Pemerintah menginginkan infrastruktur cepat selesai sehingga BUMN yang memegang proyek itu harus memutar otak mencari dana.

“Misalnya kalau dilaksanakan cetak sawah baru. Kan enggak ada di APBN cuma nanti dibebankan. Nah dibebankan ke BUMN tapi mereka tak bisa menanggung semua. Pemerintah chip in PMN mungkin 10 persen dari kebutuhan, sisanya suruh cari utang sendiri,” ungkap Faisal.

Faisal membeberkan beberapa BUMN yang mendapatkan kucuran PMN saat ini adalah PT PLN, PT Hutama Karya, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia.

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona

*****

kumparanDerma membuka campaign crowdfunding untuk bantu pencegahan penyebaran corona virus. Yuk, bantu donasi sekarang!