Faisal Basri Sebut Ekonomi RI Masih Riskan Hadapi Ketidakpastian Global

Diskusi APBN 2023 di Kompleks Parlemen. Foto: Dok. Istimewa

Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menilai ekonomi Indonesia masih cukup riskan dalam menghadapi potensi guncangan ekonomi akibat ketidakpastian global. Menurutnya, besaran APBN 2023 yang mencapai hampir Rp 3.000 triliun bukanlah indikator capaian prestasi.

“Apalagi jika dilihat dari alokasi anggaran yang didominasi pengeluaran untuk membayar beban biaya bunga utang yang harus ditanggung oleh pemerintah,” ujarnya dalam Diskusi Fraksi PKB Bertajuk “Mampukah Arsitektur APBN 2023 Menghadapi Gelapnya Ekonomi Dunia?” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/8).

Faisal mengatakan, dalam postur APBN 2023 belanja modal hanya ada di urutan keempat. Sedangkan yang menduduki posisi kedua dan ketiga adalah belanja barang serta belanja pegawai.

“Situasi ini menunjukkan jika performa ekonomi kita tidak bagus-bagus amat. Bahkan performa ekonomi di Indonesia relatif buruk. Hanya berada di urutan 122 di dunia,” jelasnya.

Hilirasasi yang dibanggakan pemerintah, kata Faisal, hanya memberi nilai tambah kepada China. Dia mencontohkan, nikel Indonesia hanya dihargai USD 30 oleh China, padahal di dalam negeri China harus membelinya sebesar USD 80.

“Selain itu angka investasi terus menurun, padahal sudah Menteri Investasi, ada Menko Investasi, tetapi tidak memberikan kontribusi signifikan. Kalau investasi membaik kenapa pendapatan pajak kita tidak naik. Tax ratio kita termasuk buruk dibandingkan dengan negara lain,” kata Faisal.

Diskusi APBN 2023 di Kompleks Parlemen. Foto: Dok. Istimewa

Sementara itu, Ekonom Indef Tauhid Ahmad mengatakan, pemerintah juga harus mengantisipasi berakhirnya commodity boom di tahun ini. Menurutnya, situasi ini bisa mengancam pendapatan negara.

“Tahun depan inflasi menurun karena permintaan menurun juga menurun. Situasi ini berbahaya bagi APBN kita sehingga harus diantisipasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menuturkan, pemerintah pun diminta bersiap menghadapi berbagai potensi guncangan ekonomi dengan menguatkan pendekatan countercyclical yang berorientasi pada stabilisasi ekonomi.

“Perekonomian Indonesia di tahun 2023 masih menghadapi tantangan tingginya ketidakpastian dan peningkatan risiko global. Oleh karena itu perlu mekanisme fiskal yang tepat sehingga ketika terjadi guncangan ekonomi kita siap. Pendekatan countercyclical kami kira tepat karena berorientasi pada upaya untuk stabilitas iklim usaha yang ada,” ujar Cucun.

Dia mengatakan, ketidakpastian situasi global merupakan tantangan nyata bagi pemulihan ekonomi Indonesia setelah dua tahun dihantam pandemi COVID-19. Bahkan IMF telah menyematkan istilah 'gelap signifikan' dalam proyeksi ekonomi global di tahun 2023.

“Situasi ini mengerek laju inflasi global sehingga meningkatkan angka kemiskinan dan memperluas bencana kelaparan,” katanya.

Cucun juga melihat adanya potensi stagflasi di Indonesia, yang disebabkan oleh lonjakan inflasi global akibat supply disruption dan perlambatan perekonomian sebagai dampak tensi geopolitik. Selain itu, adanya ancaman arus modal keluar karena meningkatnya cost of fund dengan adanya kenaikan suku bunga global.

“Potensi guncangan ekonomi sangat besar, oleh karena itu pemerintah perlu menyiapkan strategi khusus agar mampu melakukan stabilisasi saat guncangan terjadi,” katanya.

Dalam menjalankan fungsi stabilisasi, lanjut Cucun, pemerintah dapat memperbesar mekanisme automatic stabilizer untuk berperan dalam melakukan stabilisasi perekonomian. Dengan mekanisme automatic stabilizer, pemerintah dapat mengelola APBN lebih fleksibel dengan menyiapkan insentif pajak dan bantuan sosial adaptif sebagai bantalan sosial jika guncangan.

“Besarnya insentif pajak dan bantuan sosial adaptif akan disesuaikan dengan dalamnya guncangan terhadap perekonomian,” tambahnya.