Faisal Basri Sebut Kelangkaan Minyak Goreng Bukan Salah Kartel

Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri dalam sidang Kasus Kartel Minyak Goreng di KPPU, Jumat (17/2/2023). Foto: Narda Margaretha Sinambela/kumparan

Ekonom senior Faisal Basri menyebut biang kerok kelangkaan minyak goreng di Indonesia bukanlah kartel.

Faisal menilai, polemik minyak goreng lebih disebabkan soal tandan buah segar (TBS), crude palm oil (CPO) dan biodiesel. Ekspor juga menentukan amannya pasokan dalam negeri.

Menurutnya, pengaturan harga eceran tertinggi juga menjadi masalah lainnya.

"Pemerintah bilang tidak bisa, harga eceran tertinggi (HET) harus diterapkan, namanya eceran tertinggi tapi tempatnya di bawah keseimbangan," ujar Faisal dalam sidang kasus kartel minyak goreng di KPPU, Jumat (17/2).

HET yang diterapkan pemerintah membuat harga minyak goreng tidak boleh dijual melewati ketentuan. Alhasil konsumen menyerbu minyak goreng.

"Kalau ada harga murah seperti di Sumatera Selatan, antrenya seperti konser musik sekadar untuk dapat 2 botol minyak goreng," katanya.

Menurut Faisal, bukan urusan pemerintah untuk menentukan keuntungan dari penjualan, melainkan dengan membuat lebih banyak kompetisi di pasar Tanah Air.

"Kalau tidak ada pelaku di dalam negeri bolehkan impor," pinta dia.

Ia berkaca pada apa yang terjadi di Malaysia, di mana pemerintah mengatasi harga telur yang mahal namun tanpa menyebabkan kelangkaan. Ini karena tidak ada penerapan HET di sana.

Pemerintah Malaysia saat itu datang ke India yang memiliki produksi telur banyak. Mereka mengimpor telur dan harganya saat ini sudah mendekati di bawah MYR 0,40.

"Ada instrumennya, ini pemerintah tidak punya apa tapi buat HET. Dikasih senjata tapi tidak ada peluru," tegas Faisal.

Tidak hanya itu, Faisal juga membandingkan mengapa HET relatif mulus pada beras. Ia melihat Bulog memiliki cadangan untuk menutup shortage dan ada instrumennya. HET harus memiliki cadangan dan pemerintah tidak memiliki cadangan untuk menutup itu.

"Siapa yang mau menutup shortage, HET kan menimbulkan shortage. Masa kita bilang kartel? Orang hukum alam kok, akibat kebijakan pemerintah yang buruk sekali yang tidak mengerti duduk perkaranya ini yang terjadi shortage itu," jelasnya.

Petugas melakukan persiapan untuk pengiriman minyak goreng Minyakita yang telah dikemas dalam kontainer ke Indonesia bagian timur, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (11/8/2022). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Soroti Harga Minyak Goreng Rp 14.000 per Liter

Faisal juga mempertanyakan alasan pemerintah menetapkan harga minyak goreng sebesar Rp 14.000. Ia mengaku tak dapat jawaban dari para pengambil kebijakan, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian.

"Masyaallah kok makin lama makin degradasi HET itu. Hitung-hitungan Rp 14.000 dari mana dan seperti apa? Kemudian dibikin HET untuk minyak curah, kemasan sederhana, kemasan premium. Ya Allah itu sudah mengambil otoritas Tuhan itu harga berubah setiap detik," ungkap dia.

Ia menambahkan kalau pasar sudah tidak bermain lagi dan para pedagang akhirnya memutuskan untuk menambah stok yang kian menipis. Namun, disangka menimbun stok minyak goreng bahkan masuk penjara.

Kalau pemerintah mau konsisten, sambung Faisal, harus memiliki stok minyak goreng agar shortage hilang. Minyak goreng yang digelontorkan pun harus sebanyak shortage yang ada.

Alih-alih menambah minyak goreng, pemerintah justru meminta pengusaha untuk menerapkan domestic market obligation (DMO). Ia menilai para pengusaha tidak memiliki urusan untuk itu.

"Pedagang sawit disuruh produksi minyak goreng. Tidak paham, jadi intervensi tidak boleh mendikte model bisnis, tidak boleh merusak perilaku karena pengusaha mencoba melakukan yang terbaik bagi dirinya," pungkas Faisal.