Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
Faisal Basri Sindir Hutama Karya: Jalan Tol Pakai Alat Berat, Bukan Padat Karya
10 Juni 2020 17:43 WIB
ADVERTISEMENT
Ekonom senior Faisal Basri menyindir rencana pemerintah mengucurkan penyertaan modal negara atau PMN untuk BUMN sektor konstruksi, PT Hutama Karya (Persero). Dana PMN yang disiapkan yakni sebesar Rp 7,5 triliun untuk melanjutkan proyek Tol Trans Sumatera.
ADVERTISEMENT
Faisal menilai suntikan modal negara itu salah sasaran, jika pertimbangannya karena proyek Tol Trans Sumatera yang digarap Hutama Karya banyak menyerap tenaga kerja.
“Jadi di DPR kemarin dikatakan Hutama Karya ini menyelenggarakan proyek jalan tol yang padat karya menyerap banyak tenaga kerja. Masyaallah ini kan sudah keterlaluan ya, jalan tol sekarang enggak ada tenaga kerjanya. Semua adalah alat-alat berat. Jadi dipaksakan sekali,” kata Faisal Basri saat diskusi secara virtual, Rabu (10/6).
Hutama Karya memang mendapatkan dukungan dana dari segi Penyertaan Modal Negara (PMN). Semula, PMN Hutama Karya Rp 3,5 triliun mendapatkan kenaikan Rp 7,5 triliun. Sehingga totalnya menjadi Rp 11 triliun.
Faisal mengatakan selama ini tidak melihat banyak orang atau tenaga kerja bergerombol membangun jalan tol. Menurutnya contoh penyerapan lapangan kerja adalah proyek-proyek yang ada di desa.
“Kalau menyerap tenaga kerja itu bangun jalan desa, pematang di sawah dan sebagainya itu dikerjakan oleh rakyat. Kalau ini (tol) tidak padat karya sama sekali,” ujar Faisal.
ADVERTISEMENT
Faisal menganggap kondisi itu sudah bisa mencerminkan bagaimana pengelolaan BUMN yang dilakukan pemerintah. Ia menuturkan keadaan sulit karena corona ini juga dapat membuka permasalahan yang terjadi selama ini.
Selain Hutama Karya yang menggarap proyek jalan tol trans Sumatera, 12 BUMN yang mendapatkan dukungan keuangan mulai dari subsidi, penyaluran Bansos, Penyertaan Modal Negara (PMN), sampai dana talangan adalah PLN, KAI, Bahana BPUI atau yang menangani Jamkrindo dan Askrindo, PTPN, PNM, Garuda, Krakatau Steel, Perumnas, Pertamina, ITDC, dan Bulog.