Faisal Basri soal Pengetatan BBM Subsidi: Sinyal Harga Naik

Pengendara mengisi bahan bakar di SPBU Pertamina Jalan Riau, Bandung, Jawa Barat, Jumat (2/62023). Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

Ekonom Senior Faisal Basri menyebut rencana pemerintah memperketat penerima subsidi BBM merupakan sinyal kenaikan harga. Menurutnya, pemerintah tidak sanggup lagi menahan beban subsidi BBM imbas kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan nilai tukar rupiah.

“Nah sudah mulai. Artinya pemerintah enggak mampu lagi menahan subsidi tidak dinaikkan. Ini naik terus (harga minyak mentah),” kata Faisal Basri kepada wartawan di Kompleks Parlemen RI, Rabu (10/7).

“Pemerintah enggak sanggup lagi. Ini sinyal kemungkinan besar pemerintah akan menaikkan harga BBM yang selama ini di subsidi yaitu Pertalite dan Solar,” imbuhnya.

Faisal menilai, pemerintah tak sanggup membayar dana kompensasi subsidi. Bahkan ia menyebut, pemerintah pernah menunggak pembayaran kompensasi.

Berdasarkan catatan kumparan, pemerintah masih memiliki tagihan sebesar Rp 53,8 triliun yang belum dibayarkan kepada PT Pertamina dan PT PLN. Tagihan ini merupakan akumulasi kompensasi harga energi selama kuartal I-2024.

“Sudah nggak kuat lagi, dana kompensasinya gelembung,” kata Faisal.

Sebelumnya, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan memperketat penerima subsidi BBM mulai 17 Agustus 2024. Saat ini PT Pertamina (Persero) tengah menyiapkan skemanya.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Kamis (4/7/2024). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Langkah ini diambil agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Dengan begitu, negara bisa menghemat APBN, seperti klaim pembayaran BPJS Kesehatan.

"Kita harap 17 Agustus sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi akan kita kurangi," kata dia di akun Instagram pribadinya, Selasa (9/7).

Pemerintah juga gencar untuk menyediakan bioetanol sebagai pengganti bensin. Harapannya, bisa mengurangi polusi udara karena sulfurnya bisa berkurang dari 500 ke 50.

"Kalau ini terjadi, sulfur dikurangi, bisa mengurangi orang yang sakit karena ISPA. Dan bisa menghemat sampai Rp 38 triliun ekstra pembayaran BPJS Kesehatan," terangnya.