Faisal Basri Ungkap Alasan Jokowi Bangun IKN Nusantara Pakai APBN

Ekonom Faisal Basri. Foto: Ela Nurlaela/kumparan

Ekonom Faisal Basri membeberkan alasan di balik keputusan Presiden Jokowi untuk memasukkan opsi penggunaan dana negara atau APBN buat bangun Ibu Kota Negara (IKN).

Pembiayaan bakal pusat pemerintahan yang baru ini tadinya direncanakan bakal sepenuhnya mengandalkan skema pihak swasta. Teranyar, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sinyal pembangunan tahap awal IKN Nusantara ini masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022.

Menurut Faisal, ada yang membisiki Presiden Jokowi bahwa sudah ada investor yang berjanji mencairkan dana sampai USD 100 miliar.

"Pak Jokowi antusias membangun ibu kota baru dan yakin tidak menggunakan dana APBN, karena ada yang membisiki. Ada yang membawa investor dari luar negeri berjanji mampu menyediakan dana USD 100 miliar untuk membangun ibu kota baru," tutur Faisal dalam Public Expose UU IKN yang diadakan Partai PKS, Selasa (18/1).

Faisal mengeklaim cerita tersebut ia dapatkan dari seorang wakil menteri. Ia enggan memberitahukan wakil menteri mana yang dimaksud.

Wakil Menteri tersebut, kata Faisal, mengingatkan agar Jokowi berhati-hati. Khususnya dengan skema pembangunan yang ditawarkan oleh investor tersebut.

"Karena tidak ada yang gratis apalagi USD 100 miliar, di term and condition-nya disebutkan pemerintah wajib menghadirkan dalam waktu 10 tahun 5 juta penduduk di ibu kota baru," ujar Faisal.

"Keluarlah peluang bisnis perumahan, perkantoran, rekreasi, sistem transportasi, penyediaan air bersih, pengolahan sampah, itu luar biasa nilainya jauh di atas USD 100 miliar," sambungnya.

Setelah mendapatkan peringatan tersebut, lanjut Faisal, Jokowi merasa model bisnis seperti itu terlalu ekstrem buat diikuti. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi munculnya opsi menggunakan APBN.

Di samping itu, muncul juga kemudian opsi untuk memanfaatkan aset-aset pemerintah di ibu kota Jakarta. Langkah ini, menurut Faisal mesti dikawal karena kemungkinan besar aset-aset seperti gedung kementerian bisa saja dilepas.

"Wajib kita kawal memang, terutama yang sudah di depan mata aset-aset bagus pemerintah pusat di Jakarta kemungkinan besar akan dilego. Misalnya Istana Merdeka, kemudian kantor-kantor kementerian ada Kementerian Pertahanan, Kemenlu kan bagus semua itu, kemungkinan akan dilego. Karena APBN saja tidak kuat, karena dananya hampir setengah kuadriliun rupiah," pungkas Faisal Basri.