Fakta Baru Bulog: Utang Rp 28 T hingga Mau Buang Beras 20 Ribu Ton

Pekerja memanggul karung beras Bulog untuk dipindahkan kedalam mobil box di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Perum Bulog sedang terbelit berbagai masalah. Bukan hanya perkara mafia beras hingga utang, kelebihan stok beras juga menjadi tantangan yang kini harus dihadapi.

Bulog bakal memusnahkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 20.000 ribu ton. Bagaimana sebenarnya persoalan yang sedang dialami Bulog?

1. Nilai Beras yang Akan Dimusnahkan Capai Rp 160 Miliar

Perum Bulog berencana memusnahkan 20.000 ton cadangan beras yang berasal dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Total beras yang akan dimusnahkan tersebut bernilai Rp 160 miliar, dengan asumsi harga rata-rata pembelian di petani Rp 8.000 per kilogram (kg).

"Ini yang jadi masalah. Dari Pemerintah sudah ada (aturannya), di Kemenkeu belum ada anggaran. Ini kami usulkan. Kami sudah jalankan sesuai Permentan, tetapi untuk eksekusi disposal anggarannya tidak ada. Kalau kami musnahkan, bagaimana penggantiannya?" kata Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Tri Wahyudi Saleh.

Untuk pemusnahan atau pembuangan stok beras itu, Bulog telah mengajukan permohonan dana ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Lanjut Tri, pembuangan cadangan beras milik pemerintah itu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Beras CBP harus dibuang apabila telah melampaui batas waktu simpan paling sedikit 4 bulan atau berpotensi dan atau mengalami penurunan mutu.

Saat ini, Bulog memiliki 2,3 juta stok beras di gudang, di mana sekitar 100.000 ton usianya sudah di atas 4 bulan. Dari jumlah itu, 20.000 ton beras memiliki usia penyimpanan lebih dari 1 tahun yang akan dimusnahkan.

"Semua stok Bulog yang disimpan lebih dari 5 bulan itu dapat di-disposal, bisa diolah kembali, diubah menjadi tepung dan yang lain, atau turunan beras atau dihibahkan, atau dimusnahkan," tutur Tri.

2. DPR Anggap Pemusnahan Beras Merugikan Negara

DPR menganggap keputusan Perum Bulog yang akan membuang 20 ribu ton cadangan beras pemerintah di gudang senilai Rp 160 miliar merupakan bukti bahwa impor beras tidak dilakukan dengan seksama dan tidak menggunakan data yang valid.

Sekretaris Fraksi Komisi VI Achmad Baidowi mengatakan, yang disimpan selama lebih dari 1 tahun juga membuktikan kalau Bulog, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian tidak mampu memprediksikan kebutuhan beras secara tepat. Sehingga impor yang dilakukan pun berlebihan dan pemborosan.

“Dibuangnya beras sebanyak 20 ribu ton dengan nilai Rp 160 miliar merupakan sebuah kerugian negara yang tidak kecil, perlu ada pihak yang bertanggung jawab atas kerugian besar ini,” kata Baidowi berdasarkan keterangannya.

Kepala Perum Bulog Sub Drive Meulaboh Hafizhsyah melihat proses pengemasan beras untuk Rakyat Sejahtera (Rastra). Foto: Antara/Syifa Yulinnas

Baidowi merasa besaran impor beras tahun 2018 memang perlu mendapatkan sorotan karena jumlahnya yang sangat besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada 2018 impor beras mencapai 2,25 juta ton. Sementara pada 2017 hanya sebesar 305 ribu ton dan 2016 sebesar 1,28 juta ton.

“Perlu dilakukan penelusuran tentang pihak yang paling bertanggung jawab pada besarnya impor beras di tahun 2018 tersebut,” ujar Baidowi.

3. Bulog Punya Utang Rp 28 Triliun

Perum Bulog ternyata memiliki utang yang tidak sedikit. Per November 2019 ini, jumlah utang Bulog ke perbankan nyaris mencapai Rp 28 triliun. Angkanya terus membengkak dibandingkan tahun 2017 lalu yang hanya Rp 13,2 triliun.

Dirut Perum Bulog Budi Waseso dibuat gelisah karena Bulog terlilit utang cukup besar. Dia mengungkapkan utang Bulog makin bertambah karena pengadaan beras baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Buwas menambahkan, dia belum tahu bagaimana caranya membayar utang Bulog yang sangat banyak ini. Tapi dengan tugas Bulog yang lebih banyak berperan sebagai tangan kanan pemerintah, jumlah utang diprediksi akan semakin membengkak.

Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengurangi beban utang Bulog. Pertama menyangkut Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Buwas berharap agar pemerintah segera melakukan sinkronisasi regulasi terkait CBP yang disimpan Bulog. Hal itu untuk optimalisasi tugas Bulog menjaga stabilitas di tingkat hulu dan hilir.

Pekerja mengangkut beras di Gudang Beras Bulog. Foto: ANTARA FOTO/Arnas Padda

Selain itu penyediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga diperlukan oleh Bulog. Pasalnya selama ini Bulog menggunakan pinjaman melalui bank dengan bunga komersial sehingga memberatkan.

"Nah itu sebabnya kita mengusulkan CBP didanai oleh pemerintah, berapa jumlahnya riil kalau kita membutuhkan itu? Paling tidak Rp 20 triliun sehingga kita tidak punya pinjaman yang ada bunganya," tuturnya.

Cara lainnya adalah dengan menambah porsi penugasan komersial Bulog. Buwas mengakui bisnis komersial Bulog cukup menjanjikan dan sudah untung. Tapi sayang, dengan porsi yang rendah keuntungan yang didapat Bulog tersebut tidak mampu mengurangi beban utang Bulog.