Kumparan Logo

Fakta-fakta Terbaru Penyebab Jokowi Pecat Pejabat Pertamina

kumparanBISNISverified-green

Pertamina perkuat Manajemen Subholding & Anak Perusahaan. Foto: Dok. Pertamina
zoom-in-whitePerbesar
Pertamina perkuat Manajemen Subholding & Anak Perusahaan. Foto: Dok. Pertamina

Presiden Jokowi mencopot langsung pejabat tinggi PT Pertamina (Persero), gara-gara masih impor pipa baja yang sebenarnya sudah bisa diproduksi di dalam negeri.

Hal itu diungkapkan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, di Rakernas BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi).

Siapa pejabat Pertamina yang dipecat itu? Dan seperti apa masalah perpipaan migas Indonesia? Berikut kumparan rangkum, Minggu (14/3).

Perombakan Besar Subholding dan Anak Usaha Pertamina

Pada 15 Februari 2021, PT Pertamina (Persero) merombak besar-besaran kursi direksi dan komisaris subholding beserta anak usahanya. Perombakan dilakukan di PT Kilang Pertamina Internasional, PT Pertamina Power Indonesia, PT Pertamina Geothermal Energi, PT Pertamina Drilling Services Indonesia.

Di kursi direksi subholding, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati sebagai pemegang saham mengukuhkan Djoko Priyono sebagai Direktur Utama dan Yulian Dekri sebagai Direktur Operasi Refinery & Petrochemical Subholding (PT Kilang Pertamina Internasional).

Djoko Priyono diangkat menjadi Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional untuk menggantikan Ignatius Tallulembang.

Lalu, Dannif Danusaputro sebagai Direktur Utama, Said Reza Pahlevy sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis, dan Iman Hilmansyah sebagai Direktur Keuangan Power & NRE Subholding (PT Pertamina Power Indonesia).

Ahmad Yuniarto sebagai Direktur Utama dan Nelwin Aldriansyah sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina Geothermal Energi. Nicke juga mengangkat Desiantien sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina Drilling Services Indonesia.

Pengusaha Ungkap Penyebab Pertamina Doyan Impor Pipa

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Energi dan Migas, Bobby Gafur Umar, kejadian itu ada hubungannya dengan target tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dipatok pemerintah bisa mencapai 53 persen di tahun 2024.

Pertamina adalah salah satu perusahaan di sektor energi yang punya potensi besar dalam mencapai target tersebut. Dia pun buka-bukaan menjelaskan penyebab Indonesia kerap impor pipa dari China.

Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas peran Ombudsman Republik Indonesia pada Senin, 8 Februari 2021. Foto: BPMI Setpres

Pertama, pabrik baja dalam negeri tidak berproduksi secara maksimal. Menurutnya, pabrik baja di dalam negeri hanya berproduksi sekitar 40 persen dari kapasitasnya. Sebab, pasar dalam negeri dikuasai impor. Dampaknya, biaya produksi pipa baja di dalam negeri jadi kurang efisien.

"Contoh besi dan baja yang disebut pabrik pipa 30-40 persen utilisasi, padahal market ada berarti sisanya diisi impor," katanya.

Kedua, harga pipa impor lebih murah. Mantan Direktur Utama PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) tersebut mengungkapkan, harga produk pipa baja impor dari China lebih murah 30 persen dibanding produk dalam negeri. Ia menggambarkan, efisiensi dari pabrik besi dan baja China mampu memproduksi 2-3 juta ton. Kapasitas produksinya jauh di atas pabrik-pabrik baja di Indonesia.

"Harga produk pipa impor ini lebih murah dibanding produksi dalam negeri karena Indonesia itu pabrik Indonesia kapasitas 100-200 ribu ton per pabrik," imbuhnya.

Ketiga, bunga bank yang ditawarkan perbankan China lebih rendah dibanding di Indonesia. Menurut catatannya, bunga bank bagi pengusaha China hanya sekitar 3-4 persen. Sementara di Indonesia bunga bank masih sekitar 10 persen ke atas.

"Belum lagi biaya logistik yang masih mahal, ya meskipun sudah ada kemajuan dalam hal pembangunan jalan tol dan pelabuhan," ujarnya.

Keempat, pengusaha Indonesia tidak dapat insentif. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan China. Menurutnya ada insentif yang diberikan kepada eksportir dari pemerintah China, khususnya untuk ekspor barang jadi.

"Ekspor barang jadi mendapat tax insentif, mereka bisa 30 persen lebih murah. Maka dari itu akibatnya pabrik-pabrik kita tidak maksimal utilisasi. Kalau utilisasi aja tidak maksimal bagaimana orang mau bangun pabrik? Industri kita enggak tumbuh," ucapnya.

***

Saksikan video menarik berikut ini: