Fakta-fakta Tim Prabowo Bantah Anggaran Makan Gratis Dipangkas Jadi Rp 7.500

Suasana konferensi pers tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo-Gibran terkait isu harga makan siang bergizi, di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta pada Jumat (19/7/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Tim Gugus Sinkronisasi Prabowo-Gibran mengadakan konferensi pers terkait dengan isu yang beredar mengenai program makan bergizi gratis pada Jumat (20/7).

Salah satu yang dibahas dalam konferensi pers tersebut adalah mengenai isu adanya pemangkasan anggaran makan bergizi gratis dari semula Rp 15.000 per porsi menjadi Rp 7.500 per porsi yang kemudian dibantah dengan beberapa fakta.

Berikut fakta-fakta bantahan anggaran makan bergizi gratis jadi Rp 7.500 per porsi:

Belum Ada Angka Anggaran per Porsi, Masih Riset

Anggota Tim Gugus Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi mengatakan bahwa saat ini pihaknya belum mematok angka untuk program makan siang gratis.

Menurut dia, tim baru mendapat kepastian anggaran makan bergizi gratis yang sebesar Rp 71 triliun yang dimuat dalam RAPBN 2025.

Hasan juga bilang, angka makan bergizi gratis masih dalam proses kajian dan uji coba.

Suasana konferensi pers tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo-Gibran terkait isu harga makan siang bergizi, di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta pada Jumat (19/7/2024). Foto: Fariza/kumparan

“Sudah mulai jauh dari kebenaran tentang makan bergizi gratis itu dipatok harganya Rp 7.500, tiba-tiba sudah ada angka. Jadi sampai hari ini, satu-satunya yang sudah kita ambil kesimpulan itu alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis tahun 2025," kata Hasan saat konferensi pers di Media Center Prabowo-Gibran, Jalan Sriwijaya I Nomor 16, Jakarta, Jumat (19/7).

Hasan juga menjelaskan, nantinya anggaran sebesar Rp 71 triliun tersebut akan dioptimalkan ke jumlah penerima manfaat. Saat ini, tim Prabowo masih melakukan riset dan kajian, termasuk soal kebutuhan gizi dan harga.

Menu dan Anggaran Tergantung Ketersediaan Pangan di Daerah

Hasan Nasbi juga mengungkapkan menu dan anggaran makan bergizi gratis tergantung ketersediaan pangan tiap daerah.

Hasan membantah bahwa Tim Gugus Tugas Sinkronisasi sudah menentukan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 7.500 per porsi.

"Kalau soal harga pasti akan bergantung jenis menu dan bahan baku, bahan makanan yang tersedia di berbagai daerah jadi tidak akan sama di berbagai daerah," ungkapnya saat konferensi pers, Jumat (19/7).

Dengan demikian, menurut Hasan, harga setiap porsi makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah juga akan berbeda, bergantung pada ketersediaan pangan di daerah yang bersangkutan.

"Itu kan tergantung ketersediaan pangan dengan pangan yang tersedia kebutuhan gizi yang bisa racik formulanya seperti apa harganya menyesuaikan," tegasnya.

Singgung Makan Siang Gratis di Berbagai Negara USD 1

Suasana konferensi pers tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo-Gibran terkait isu harga makan siang bergizi, di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta pada Jumat (19/7/2024). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Meski belum menentukan anggaran untuk satu porsi makan siang gratis, Hasan menyinggung nilai makan gratis di berbagai negara yang sebesar USD 1 atau sekitar Rp 16.191 per porsi.

Namun demikian, Hasan juga menyebut sejumlah negara memiliki alokasi yang lebih rendah dari angka tersebut.

"Kalau angka spekulasi, di dunia itu yang school meal lembaga dunia nilainya sekitar USD 1. Ini semacam konsensus di dunia, Anda bisa dicek di Unicef. Tapi ini mungkin pandangan awal sebagai nilai rujukan awal di dunia. India jauh lebih murah," jelasnya.

Hasan memastikan, program makan bergizi gratis di Indonesia harus sesuai dengan ketersediaan pangan di berbagai wilayah Indonesia serta ketercukupan gizi. "Harga setelah itu, dua syarat itu kita harus penuhi," kata Hasan.

Libatkan Ahli Gizi, Tak Ada Permainan Harga

Hasan juga memastikan tak ada permainan harga dalam penentuan anggaran program makan bergizi gratis. Sebab, program ini harus memenuhi standar kecukupan gizi, sehingga melibatkan ahli gizi. Hal ini menurutnya adalah pesan dari Prabowo.

Hasan bilang, tim pakar saat ini sedang melakukan pilot project atau uji coba berdasarkan penelitian berbasis riset (evidence based research).

“Kebutuhan gizi nanti akan ditentukan oleh ahli gizi. Jadi enggak ada main harga segini, angka itu belum ada angka. Kami bingung di luar angka, padahal belum ada angka. Syarat ketercukupan gizi dan itu ditentukan oleh ahli gizi,” ujar Hasan dalam konferensi pers Program Makan Bergizi Gratis di Media Center Prabowo-Gibran Jakarta, Jumat (19/7).

Selain itu, Hasan juga memastikan riset program makan bergizi gratis tidak dapat memakai instrumen pembiayaan pemerintah. Sebab, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga belum dilantik.

“Sekarang risetnya re-implikasi di seluruh Indonesia, yang awalnya dari 1 titik berkembang dari sekian titik, sekarang level implikasi di seluruh Indonesia,” tutur Hasan.

Akan Diuji Coba ke 3.000 Siswa di Tiap Provinsi

Sejumlah siswa menyantap makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (29/2/2024). Foto: Sulthony Hasanuddin/Antara Foto

Hasan mengungkapkan uji coba atau pilot project makan bergizi gratis menyasar minimal 3.000 siswa di setiap provinsi merata di seluruh Indonesia.

Kajian dilakukan replikasi dari satu titik atau unit, kemudian berkembang menjadi minimal satu unit di setiap provinsi.

Hasan mengatakan ada kemungkinan di satu provinsi memiliki lebih dari satu unit layanan uji coba makan bergizi gratis, tergantung keragaman dan jumlah penduduknya.

"Satu unit layanan itu 3.000 siswa. Minimal satu provinsi aja enggak bisa dihitung, sekarang sedang di replikasi di seluruh Indonesia," ungkap Hasan.

Adapun target uji coba makan bergizi gratis menyasar siswa SD, SMP, SMA, termasuk ibu hamil. Dia meminta agar tim transisi bisa menjalankan uji coba tersebut dengan optimal tanpa gangguan.

"Kita berharap mereka bisa melaksanakan riset dengan tenang tanpa banyak gangguan, sehingga nanti hasilnya itu betul optimal dan bisa dijalankan dengan baik," kata Hasan.

Belum Ada Kepastian Siapa yang Akan Mengelola

Terkait pihak penyelenggara dan proses program ini, Hasan menyebutkan belum ada keputusan yang ditentukan tim transisi. Sebab menurutnya hal tersebut bisa dinamis.

"Kalau siapa penyelenggara nanti, bagaimana proses penyelenggaraan, sekarang semuanya masih dinamis. Jadi berbagai skenario itu sedang dicoba juga jadi tunggu nanti kalau soal siapa yang melaksanakan bagaimana caranya kita harus tunggu. Itu pun masih dalam proses," jelasnya.