Fakta-fakta TNI AD Turun Lapangan Bantu Swasembada Pangan Era Prabowo

Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Apel Kasatwil 2024 di Akpol Semarang, Jawa Tengah, Rabu (11/12/2024). Foto: Zamachsyari/kumparan

TNI AD bakal ikut terjun membantu ambisi Presiden Prabowo Subianto mewujudkan swasembada pangan di Tanah Air. Langkah yang bakal dilakukan nantinya adalah ikut dalam pengelolaan sawah eksisting secara komprehensif, termasuk pengelolaan air.

Mau Bentuk Batalion Bantu Swasembada Pangan

Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letnan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita mengatakan keberadaan batalion bisa mendukung swasembada pangan yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo.

Dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Tandyo menilai peran TNI AD dalam mendukung swasembada pangan tidak hanya bisa melalui Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang ada di setiap desa, namun memerlukan pasukan setingkat batalion.

“Kalau hanya mengandalkan Babinsa, pasti berat. Harus ada satuan tempur atau batalion yang bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan program ini,” kata Tandyo dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (13/12).

Selain itu, TNI AD juga akan mendorong setiap Komando Distrik Militer (Kodim) untuk berkontribusi dalam target swasembada pangan ini, salah satunya menghadapi kondisi lapangan seperti pengelolaan sawah eksisting secara komprehensif, termasuk pengelolaan air.

“Merauke dan lokasi optimasi lahan rawa (Oplah) ataupun cetak sawah lainnya bisa menjadi simbol kebangkitan swasembada pangan. Seluruh dandim di Indonesia butuh badan tersendiri yang mampu mempercepat pencapaian target ini,” lanjutnya.

Dia melihat kerja sama antar sektor seperti Kementan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta TNI AD sangat penting. “Integritas kita dipertaruhkan di sini. Kita harus bekerja bersama untuk mencapai ketahanan pangan nasional,” kata Tandyo.

TNI AD Kawal Oplah di 12 Provinsi

Danramil 04 Aradide, Letda Inf. Oktovianus Sogalrey, bersama anak buah membuka lahan pangan. Foto: Kodam Cenderawasih

Dalam program swasembada pangan di 12 provinsi di Tanah Air, TNI AD mendapatkan tugas melakukan pengawalan dan pendampingan optimasi lahan rawa (oplah).

Ke-12 provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan.

“Kita fokus pada arahan Mentan Amran untuk bisa melakukan pengawalan dan pendampingan terkait program yang dilaksanakan dapat tercapai dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan Setyo Budiyanto dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (14/12).

Nantinya, pengawalan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Angkatan Darat (Itjenad) serta Inspektorat Kodam dari TNI AD dan Inspektorat Jenderal Kementan. Tim pengawalan tersebut akan memberi konsultasi jika ada hambatan di provinsi terkait.

Dalam implementasinya di lapangan, petani akan menerima pendampingan dari Bintara Pembina Desa (Babinsa) bersama penyuluh pertanian.

“Kami berharap masukan dari hasil evaluasi ini dapat memperbaiki implementasi program ke depan, sehingga target swasembada pangan dapat tercapai dengan maksimal,” ungkap Setyo.

TNI Sudah Gabung Program Ketahanan Pangan Sejak Zaman Soeharto

Keterlibatan TNI dalam program ketahanan pangan adalah bukan hal yang baru. Pengamat pertanian Syaiful Bahari bilang, tentara sudah terlibat dalam percepatan swasembada pangan sejak era Presiden Soeharto.

“Sebenarnya pelibatan tentara dalam pertanian bukan hal yang baru. Bahkan sejak masa Presiden Suharto, TNI pernah dilibatkan dalam mendorong percepatan swasembada pangan,” ungkap Syaiful kepada kumparan, Sabtu (14/12).

Dia juga melihat langkah serupa di China, yang membentuk brigade produksi dengan tentara sebagai bagian di dalamnya. Dengan begitu produktivitas pertanian di sana dapat melesat.

“Di luar negeri, Cina misalnya sejak tahun 70-an membangun Brigade Produksi yang unsurnya terdiri dari petani, tentara dan akademisi atau peneliti. Makanya produktivitas pertanian Cina langsung melesat,” terangnya.

Syaiful juga menilai, keterlibatan tentara dapat mempercepat target swasembada pangan. Nantinya TNI AD dapat difungsikan untuk memperkuat sumber daya pertanian yaitu petani dan penyuluh.

Dengan adanya kolaborasi dari TNI, petani sampai akademisi, Syaiful mengungkap Indonesia tidak hanya dapat mengejar ketertinggalan dalam produksi beras, tetapi juga produksi jagung.

Eekonom pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, juga memandang positif terhadap langkah pemerintah melibatkan TNI dalam menyukseskan swasembada pangan.

Menurutnya, di daerah kerap terjadi kekurangan penyuluh dan pengawas, di saat itulah keberadaan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari TNI AD cukup membantu.

Meski begitu, Eliza mengimbau agar keterlibatan tentara di sektor pertanian harus dengan pendekatan yang sesuai. Sebab ada kekhawatiran melihat beberapa kasus penggusuran lahan petani di daerah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap melibatkan aparat.

“Tinggal bagaimana nanti pendekatan ke masyarakatnya terutama petani jangan sampai justru membuat mereka takut dan terancam. Sosialisasi dan komunikasi yang baik menjadi vital dalam hal ini,” jelas Eliza.