Fakta Penting Kebijakan Ekonomi Jokowi di Periode Kedua

Presiden Joko Widodo memberikan pidato di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10). Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen DPR RI Senayan Jakarta pada Minggu (20/10) kemarin.

Usai dilantik, Jokowi menyampaikan pidato yang salah satunya menyinggung soal kebijakan ekonomi Indonesia selama 5 tahun ke depan untuk mewujudkan Indonesia maju di tahun 2045.

Berikut rencana kebijakan ekonomi Jokowi selama 5 tahun ke depan yang dirangkum kumparan, Senin (21/10)

1. Fokus Pembangunan SDM hingga Infrastruktur

Dalam sambutannya seusai dilantik, Jokowi menegaskan bahwa prioritas utama pemerintahan periode keduanya adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM).

"Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita. Itu pun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu 7 endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri," ujar Jokowi.

Kedua, pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan. Infrastruktur yang akan dibangun yakni yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

"Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi," tegasnya.

Keempat, Jokowi menyebut penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. "Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," paparnya.

Presiden Joko Widodo bersiap mengikuti upacara pelantikan presiden dan Wakil Presiden di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10). Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

"Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," kata Jokowi mengancam para pejabat yang tak bekerja dengan benar.

Terakhir, Jokowi menyebut transformasi ekonomi sebagai fokus kelima. "Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," jelasnya.

2. Jokowi Ajak DPR Bikin 2 Undang-Undang

Salah satu fokus Presiden Jokowi di periode kedua pemerintahannya adalah penyederhanaan regulasi untuk mendorong ekonomi. Secara khusus, Jokowi membeberkan rencananya untuk mengajak DPR menerbitkan Undang Undang (UU) Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

Salah satu fokus Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua pemerintahannya adalah penyederhanaan regulasi untuk mendorong ekonomi. Secara khusus, Jokowi membeberkan rencananya untuk mengajak DPR menerbitkan Undang Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang Undang Pemberdayaan UMKM.

"Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM," kata Jokowi.

Ia menjelaskan, keberadaan kedua UU tersebut akan memangkas aturan-aturan yang selama ini menghambat perluasan lapangan kerja dan pengembangan UMKM.

"Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi," ujarnya.

Selain penyederhanaan regulasi, Jokowi juga menyatakan akan menyederhanakan birokrasi. "Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas," ucapnya.

3. Ekonomi RI Didorong Bertransformasi ke Manufaktur dan Jasa Modern

Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia harus melakukan transformasi ekonomi, tak lagi menggantungkan Sumber Daya Alam (SDA), namun beralih ke industri manufaktur dan jasa modern. Hal itu berkaitan dengan upaya peningkatan nilai tambah terhadap perekonomian masyarakat Indonesia.

"Transformasi ekonomi. Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Jokowi dalam pidato pelantikan presiden di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu (20/10).

Ia menjelaskan perlunya Indonesia untuk segera merespons fokus pengembangan ekonomi itu agar bisa mewujudkan cita-cita menjadi negara maju di tahun 2045, keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah.

Dengan industri manufaktur dan jasa modern itu nantinya diharapkan Indonesia bisa menjadi negara maju berpendapatan Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan.

"Itu lah target kita. Target kita bersama. Mimpi kita di tahun 2045, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai USD 7 triliun," kata dia.

Di tahun 2045 pula, Jokowi juga ingin Indonesia masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen.

"Kita harus menuju ke sana. Kita sudah hitung, sudah kalkulasi, target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk kita capai. Namun, semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah. Harus disertai kerja keras, dan kita harus kerja cepat, harus disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif," tutupnya.