Fakta Terbaru IKN Nusantara: Seluas Jabodetabek; Ada Opsi Urun Dana Masyarakat

Desain Istana Kepresidenan karya Nyoman Nuarta di ibu kota baru. Foto: Dok. Nyoman Nuarta

Pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara telah dimulai sejak tahun ini. Rencananya pembangunan akan dibagi menjadi 5 tahap dan berlangsung dari tahun 2022 hingga selesai pada tahun 2045.

Wilayah IKN Nusantara yang dibangun mencakup dua area Kabupaten di Kalimantan Timur, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut adalah fakta terbaru tentang pembangunan IKN.

Luas IKN Setara Jabodetabek

Ibu Kota Baru Nusantara diperkirakan bakal memiliki total luasan setara kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek). Ini merupakan total luasan kawasan inti pusat pemerintahan dan pengembangannya.

Menurut Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, IKN dirancang memiliki tiga zona. Mulai dari kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 hektar, kemudian kawasan IKN 56.180 hektar, serta kawasan pengembangan 256.142 hektar.

"Target untuk KIPP populasinya di 2024 itu 280 ribu sampai 300 ribu jiwa. Target populasi secara keseluruhan IKN dan pengembangannya 1,7 juta sampai 1,9 juta jiwa, ini seluas Jabodetabek," ujar Diana dalam virtual conference, Sabtu (26/3).

Diana menjelaskan, pembangunan tahap awal juga dilaksanakan beserta program konservasi tanaman lokal. Di samping itu, dilaksanakan pula pembangunan konektivitas transportasi publik.

Sedangkan untuk air bersih, Direktorat Jenderal Cipta Karya bakal mempersiapkan kapasitas air bersih dengan target 150 liter per orang per harinya, atau 3 kali lipat dari kebutuhan.

"Limbahnya juga harus tertangani, pengolahan airnya, sumber alternatif, serta energi terbarukan. Ini belum termasuk bicara kesejahteraan masyarakat dan sebagainya," ujar Diana.

Area titik nol IKN ramai dikunjungi oleh masyarakat, Jumat (18/3/2022). Foto: Agaton Kenshanahan/kumparan

Opsi Urun Dana untuk Pembangunan IKN

Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono menjelaskan sumber pendanaan pembangunan IKN akan diusahakan sedapat mungkin dari kas negara atau APBN. Namun, pemerintah juga membuka opsi lain dari berbagai sumber sesuai undang-undang seperti kerja sama dengan investor lain, dari swasta atau BUMN.

Kerja sama dengan swasta dan BUMN, kata dia, antara lain berupa pembiayaan dari ekuitas dan obligasi korporasi. Opsi lain, sumber dana dari creative financing seperti crowd funding atau urun dana, dana filantropi, ataupun dana corporate social responsibility (CSR).

"Crowdfunding (urun dana) adalah satu dari banyak alternatif pendanaan dari non-APBN. Urun dana merupakan penggalangan dana yang melibatkan banyak orang dan sifatnya donasi atau sosial," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (25/3).

Lebih lanjut, Sidik menyebut, pembiayaan IKN dari dana patungan masyarakat ini sifatnya sukarela. Karena itu, pemerintah menurutnya tidak akan mewajibkan rakyat menyumbang ke IKN.

"Tidak ada pemaksaan, dan yang menjadi pemrakarsa pun dari pihak masyarakat sendiri," ujar dia.

Sidik menjelaskan, opsi urun dana ini diambil dengan tujuan memberikan kesempatan dan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan mempunyai rasa memiliki di IKN.

Pendanaan dari urun-dana bisa dialokasikan untuk jenis-jenis fasilitas umum dan fasilitas sosial tertentu dengan skala tertentu, seperti misalnya taman anggrek hutan, rumah diaspora global, ataupun museum artefak hutan.