Fakta Terkini Ibu Kota Baru: Dana Pangeran Arab Siap Masuk, Tender Dimulai

Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan di acara penutupan Our Ocean Conference 2018 di Nusa Dua Bali, (30/10). Foto: Abil Achmad Akbar/kumparan

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Luhut B Panjaitan, mulai mengambil langkah untuk memastikan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) tetap berjalan.

Rencana membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur ini, sebelumnya telah mendapat desakan dari banyak pihak agar dihentikan lantaran merebaknya pandemi virus corona.

Berikut fakta terbaru soal proyek pembangunan ibu kota baru jalan terus:

Dana Pangeran Arab Dipastikan Masuk ke Ibu Kota Baru

Luhut baru saja berkomunikasi dengan pemerintah Uni Emirat Arab (UEA), salah satu investor sekaligus Ketua Dewan Pengarah Pembangunan IKN. Hal yang dibicarakan oleh Luhut dengan Menteri Energi UEA, Suhail Al Mazrouei, yakni terkait keikutsertaan UEA dalam hal pendanaan melalui skema Sovereign Wealth Fund atau pendanaan alternatif negara.

"Saya malah baru ditelepon Menteri Suhail dari Abu Dhabi tiga hari lalu. Dia menanyakan lagi, dia bilang 'Mr Luhut ini ibu kota baru bagaimana? Sovereign Wealth Fund kita jalan enggak?' gitu," ujar Luhut dalam rapat virtual bersama Komisi V DPR, Selasa (21/4).

Luhut lantas memastikan rencana pemindahan ibu kota baru bakal tetap dilanjutkan. Sebab menurut dia, alternatif pendanaan harus tetap disiapkan lantaran dibutuhkan juga untuk pembangunan infrastruktur.

"Saya bilang jalan saja, karena Sovereign Wealth Fund itu bukan hanya untuk ibu kota saja, tapi untuk infrastruktur tempatnya Pak Basuki," ujarnya.

Hanya saja, Luhut juga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah disibukkan oleh penanganan COVID-19.

Mobil yang membawa Presiden Joko Widodo melewati jalan berlumpur saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Foto: Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden

Master Plan Ibu Kota Baru Sudah Ditender

Penyusunan rencana induk dan strategi pengembangan IKN atau master plan ibu kota baru itu, kini telah terdaftar dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPSE LKPP). Dalam website tersebut, terlihat tender paket ibu kota baru ini didaftarkan tanggal 24 Maret 2020 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Adapun nilai tender atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tertera di sana, mencapai Rp 85 miliar.

Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP, Emin Adhy Muhaemin, membenarkan paket tersebut atas nama Bappenas. Bappenas memasang tender terbuka pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikelola oleh LPSE.

"Bahasa terangnya adalah numpang pengadaan. Tapi seluruh proses, jadwal, metode yang dipilih (penunjukan langsung/seleksi) dan persyaratan ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja Pemilihan dari Bappenas," jelas Emin kepada kumparan, Senin (20/4).

Atas dasar itu, Emin menyatakan terkait metode dan waktu akan dimulainya proses pengadaan, merupakan kewenangan Bappenas untuk menjawabnya.

"Jadi kalau mau lebih detailnya kapan proses pengadaan mau dilakukan, yang tahu persis ya Bappenas. Kenapa pilih metode penunjukan langsung bukan seleksi, teman-teman Bappenas yang kompeten menjawab," pungkasnya.

Luhut Jaga Komunikasi ke Investor

Sebelumnya, juru bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi sempat mengutarakan mengenai kemungkinan diundurnya realisasi proyek tersebut. Mengingat virus corona memberi pengaruh sangat signifikan pada perekonomian secara global.

Dalam kesempatan itu, ia juga juga memberi penjelasan bahwa langkah yang dilakukan Luhut terkait ibu kota baru, hanya sebatas menjaga komunikasi dengan para investor. Upaya itu, katanya, perlu dilakukan agar tidak ada pembatalan rencana investasi, sehingga bisa membantu recovery ekonomi saat pandemi mereda.

"Seperti arahan Pak Presiden, para menteri harus tetap menjalankan tupoksinya. Oleh karena itu (Pak Luhut) sebagai Menko Marves, menjaga komunikasi dengan para investor ini penting agar investasi ini tidak dibatalkan. Sehingga ketika COVID-19 ini bisa ditangani, maka recovery ekonomi bisa lebih cepat," ujar Jodi, Senin (6/4).