Fintech dan Bank Diminta Kolaborasi untuk Permudah Akses Pendanaan ke UMKM

Ilustrasi berkembangnya startup dalam platform digital. Foto: Pixabay

Fintech diminta bisa berkontribusi lebih besar kepada UMKM khususnya dari segi akses keuangan atau pendanaan. Steering Comittee Indonesia Fintech Society (IFSoc), Hendri Saparini, menganggap peningkatan akses keuangan dari UMKM ke P2P lending penting dilakukan.

Apalagi, kata Hendri, saat ini jangkauan pendanaan ke UMKM dari Perbankan juga masih terbatas. Ia mengakui masyarakat yang unbankable mulai berkurang karena adanya pemberian rekening bank.

“Tapi kalau kita lihat yang underbank atau yang tidak memanfaatkan produk-produk perbankan yang untuk transaksi dan pembiayaan itu juga masih besar,” kata Hendri saat webinar yang digelar IFSoc, Rabu (21/4).

Hendri merasa UMKM yang kesulitan akses perbankan karena memang ada aturan yang belum bisa dipenuhi seperti laporan keuangan. Mereka juga ada yang masih belum memahami bagaimana cara mengakses pendanaan lewat P2P lending.

“Walaupun mereka sebenarnya mampu mengakses pendanaan yang lain misalnya lewat P2P lending literasi mereka juga masih relatif rendah. Jadi ini yang menjadi permasalahan yang perlu kita carikan solusi apa yang harus kita lakukan,” ujar Hendri.

UMKM binaan Bank BRI. Foto: Bank BRI

Hendri mengungkapkan setidaknya ada 46,6 juta pelaku UMKM yang belum mendapatkan akses pendanaan. Selama ini puluhan juta UMKM itu lebih banyak mengandalkan pendanaan sendiri.

Untuk itu, Hendri sudah menyiapkan rekomendasi kepada pihak terkait mulai dari pelaku UMKM, perbankan, fintech, hingga pemerintah.

“Rekomendasi pertama adalah mendorong UMKM untuk membentuk kelompok usaha atau berkumpul. Tentu saja kalau mereka bersama-sama mereka akan lebih kuat, semestinya lebih kompetitif, daya tawarnya lebih bagus, dan utama adalah akan bisa mendapatkan pendanaan lebih murah,” ungkap Hendri.

“Jadi kita tidak hanya mendorong akses UMKM kepada P2P lending meningkat tapi juga dari sisi UMKM nya akan bagus kalau membentuk kelompok usaha,” tambahnya.

Selanjutnya, Hendri mendorong P2P lending bisa berkolaborasi dengan Perbankan. Ia menjelaskan karakteristik P2P dan Perbankan berbeda sehingga kalau ada kolaborasi akan ada keuntungan termasuk bagi kedua belah pihak.

“Kita tahu bahwa ada isu limit atau tenor waktu maupun nominal dari pinjaman yang berbeda antara P2P dengan perbankan. Nah kolaborasi di antara keduanya ini akan menjadi positif karena mereka yang sudah mengakses dengan nilai-nilai kecil dengan jangka pendek akan punya record yang bisa dimanfaatkan juga oleh perbankan konvensional,” terang Hendri.

Lebih lanjut, Hendri mengharapkan pemerintah bisa mempertimbangkan agar P2P lending bisa menyalurkan pendanaan lebih dari Rp 2 miliar. Sebab, kata Hendri, saat ini karakteristik UMKM baru yang tidak hanya berdasar tenaga kerja dan omzet, tapi juga teknologi dan padat modal.

Rekomendasi berikutnya yang disarankan Hendri adalah adanya linkage antara industri besar dan UMKM. Hal itu sebagai upaya UMKM untuk masuk dalam rantai nilai global. Sehingga lebih layak mendapatkan pendanaan baik dari Perbankan maupun P2P lending.

“Tidak hanya memberikan pendanaan tapi juga mendorong UMKM nya naik kelas,” tutur Hendri.