Fitch Ratings Pangkas Outlook Utang Indonesia Jadi Negatif
·waktu baca 2 menit
PerbesarFitch Ratings merevisi outlook utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Namun, peringkat Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) tetap di level BBB.
Berdasarkan keterangan Fitch Ratings, revisi outlook mencerminkan meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan kekhawatiran mengenai terkikisnya konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan Indonesia di tengah meningkatnya sentralisasi otoritas pembuatan kebijakan.
Hal tersebut dinilai dapat melemahkan prospek fiskal jangka menengah, melemahkan sentimen investor, dan memberi tekanan pada cadangan eksternal.
"Penegasan peringkat mencerminkan rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi, pertumbuhan jangka menengah yang menguntungkan, rasio utang pemerintah/PDB yang moderat, dan cadangan eksternal yang moderat," demikian keterangan dari Fitch.
Revisi outlook Indonesia menjadi negatif merupakan sinyal awal adanya risiko pemangkasan peringkat utang Indonesia. Saat ini, Indonesia menempati peringkat BBB (Investment Grade) atau layak investasi dari Fitch Ratings.
Namun jika tidak ada perbaikan, maka ada risiko penurunan peringkat utang menjadi BBB- yang berisiko terhadap pasar obligasi dengan kenaikan imbal hasil SBN hingga melemahnya nilai tukar rupiah.
Soroti Pendapatan Negara hingga Pembayaran Utang
Fitch menyoroti penerimaan pendapatan yang lemah, biaya pembayaran utang yang tinggi, dan fitur struktural yang tertinggal seperti indikator tata kelola dibandingkan dengan negara-negara berperingkat ‘BBB’.
Fitch memperkirakan kebijakan yang bijaksana akan dipertahankan, termasuk kepatuhan terhadap batas defisit fiskal 3 persen. Namun, peningkatan fokus pada pencapaian target pertumbuhan ambisius 8 persen dan peningkatan pengeluaran sosial dinilai dapat menyebabkan campuran kebijakan fiskal dan moneter yang jauh lebih longgar, sehingga menciptakan risiko bagi stabilitas ekonomi makro dan keuangan.
"Peningkatan risiko dicontohkan oleh dimasukkannya peninjauan Undang-Undang Keuangan Negara oleh pemerintah dalam prioritas legislatifnya tahun 2026," ujarnya.
Pelonggaran yang signifikan terhadap kerangka fiskal yang telah lama berlaku, termasuk batas defisit 3 persen, dinilai akan melemahkan kredibilitas kebijakan dan kemampuan untuk membiayai defisit fiskal yang lebih tinggi tanpa dukungan dari bank sentral.
"Kami memperkirakan defisit fiskal sebesar 2,9 persen dari PDB pada tahun 2026, tidak berubah dari tahun 2025 dan di atas target pemerintah sebesar 2,7 persen," tulis Fitch.
Hal tersebut dinilai mencerminkan asumsi pendapatan yang lebih konservatif berdasarkan proyeksi pertumbuhan yang lebih lambat dan dampak jangka pendek yang moderat dari upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak.
Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketegangan sosial yang masih ada setelah protes tahun lalu, disebut akan mendorong pengeluaran sosial yang lebih tinggi.
"Termasuk program makanan bergizi gratis (1,3 persen dari PDB). Rencana untuk memprioritaskan pengeluaran pada semester pertama tahun 2026 dapat menambah risiko defisit fiskal," tulis Fitch.