FITRA: Pejabat Merangkap Pengusaha Sangat Rawan Konflik Kepentingan

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan. Foto: Facebook/SEKNAS FITRA

Maraknya praktik pejabat negara yang diisi kalangan pengusaha, kembali disorot. Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan, menilai praktik tersebut sangat rawan konflik kepentingan.

"Saya sepakat dengan Pak Faisal Basri, rangkap jabatan sangat berpotensi konflik kepentingan," ujar Misbah Hasan kepada kumparan, Sabtu (29/1).

Menurut Misbah, Ombudsman sendiri sebelumnya telah melaporkan temuan terkait banyaknya pejabat negara yang juga merangkap di jabatan lain. Setidaknya ada 397 pejabat negara merangkap komisaris di BUMN.

Sebelumnya, ekonom senior Faisal Basri. Keberadaan pejabat yang tercatat masih aktif di sejumlah asosiasi pengusaha itu, disebut-sebut Faisal berpotensi memunculkan konflik kepentingan.

Faisal Basri bicara mengenai potensi konflik kepentingan lantaran banyak pejabat yang masih aktif di asosiasi pengusaha. Ia peran ganda tersebut mengaburkan peran antara pebisnis dan regulator.

Faisal bahkan mengaku sudah mengatakan langsung kepada sejumlah pejabat yang dikenalnya, agar meninggalkan posisi mereka di kepengurusan asosiasi usaha. Ia misalnya, pernah mengingatkan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo.

Faisal Basri (tengah) saat diskusi di Katadata Insight Center, Jakarta Selatan, Jumat (4/10). Foto: Muhammad Darisman/kumparan

Menurut Faisal, Tiko saat ini tercatat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin. "Saya bilang, Pak Tiko ini ndak elok, ini moral dasar. Bapak mundur aja deh dari Waketum Kadin," ujar Faisal.

Faisal kemudian membeberkan ada banyak sekali kasus nyatanya terkait tumpang tindih atau rangkap jabatan ini. Di antaranya ada Staf Khusus Kementerian Investasi merangkap pengurus Kadin.

Termasuk Ketua MPR Bambang Soesatyo yang aktif sebagai pejabat teras Kadin. Faisal Basri juga menyentil soal anak menantu Presiden Jokowi yang kini menjabat wali kota, namun masih tercatat sebagai komisaris perusahaan.

"Jangan sampai negara jadi raksasa yang lalim karena konflik kepentingan, state dan corporation. Walaupun tujuannya barangkali baik, tapi secara simbolik tidak baik," pungkas Faisal Basri.