Flexi Work, Harapan WFH Selamanya bagi (Sebagian) PNS

PNS yang bisa WFH selamanya? Masa? Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Semua masa ada akhirnya, termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar dan kerja dari rumah. Sebagian pekerja ibu kota, termasuk pegawai negeri sipil, harus siap meninggalkan sistem kerja work from home dan kembali berkantor—mau tidak mau, suka tidak suka.

“Yang saya siapkan sekarang adalah strategi berangkat kerja, apakah naik Commuterline seperti biasa atau mencari tumpangan teman sekantor,” ucap Isti, aparatur sipil negara di sebuah kementerian yang tinggal di Depok, Jawa Barat.

Isti, seperti aparatur sipil negara lain, akan mulai berkantor pada Jumat, 5 Juni, sesuai Surat Edaran Nomor 58 Tahun 2020 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bila tak ada perkara pandemi, ia sesungguhnya tak mempersoalkan apakah harus kerja dari rumah atau ke kantor.

Selama tiga bukan work from home, Isti nyatanya tak menemukan hambatan berarti. Memang sih sempat satu-dua kali terjadi mispersepsi dengan atasannya, tapi itu bukan masalah besar. Sementara soal produktivitas bisa dibilang hampir sama saja.

“WFH atau nggak WFH bagi saya enggak beda jauh. Cuma, kalau WFH memang kapan pun bisa jadi tetap kerja meskipun hari libur,” kata Isti, menyoroti demarkasi antara waktu bekerja dan waktu libur yang mengabur di masa WFH.

Ia juga berpendapat, koordinasi akan sedikit lebih baik bila sudah kembali berkantor. Tapi, ia ketar-ketir soal aturan jaga jarak—apakah bisa seratus persen dipatuhi? Sebab ketika berinteraksi dengan rekan kantor, godaan untuk berdekatan pasti ada. Apalagi mengobrol berjauh-jauhan terasa tak natural.

Semua perlu membiasakan diri, tentu saja. Selalu ada awal bagi sesuatu yang baru.

Kerja di kantor atau di rumah bisa sama produktif. Asal... Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara, Paryono, menyatakan sesungguhnya terdapat peningkatan produktivitas dari para ASN selama WFH. Masalah teknis yang muncul sebelum pandemi seperti jarak tempuh menuju rapat di instansi lain yang makan waktu karena terhambat—dan terlambat karena—macet kini teratasi dengan video conference.

Pegawai di daerah pun tak perlu repot-repot terbang ke Jakarta hanya untuk rapat. Efisiensi tercipta di tengah pandemi. Digitalisasi sistem kerja jadi kunci. Dan akhirnya banyak waktu—dan anggaran—bisa dihemat atau dialihkan untuk perkara lebih penting. Semacam blessing in disguise.

“Itu termasuk bagian new normal nanti. Semuanya akan lebih banyak menggunakan teknologi informasi,” kata Paryono kepada kumparan, Rabu (27/5).

Digitalisasi ke depannya akan merambah luas ke sektor layanan masyarakat. Mereka yang biasanya harus membawa berkas-berkas nantinya bisa menggunakan sistem elektronik tanpa perlu takut kertas-kertas penting tercecer.

Dengan sistem tersebut, ujar Paryono, tidak menutup kemungkinan ASN di bidang tertentu bisa terus bekerja dari rumah, dengan catatan: harus produktif dan menghasilkan output yang jelas.

Berikut perbincangan kumparan dengan Paryono, Plt. Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara:

Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Paryono. Foto: Dok. BKN

Bagaimana evaluasi BKN atas proses WFH di berbagai instansi pemerintahan selama tiga bulan ini?

Kalau evaluasi secara resmi belum ada. Kami memang belum pernah mengevaluasi apakah WFH ini efektif atau tidak, begitu pula bagi pelayanan publik apakah ini memuaskan atau tidak. Tapi untuk hal-hal tertentu, seperti rapat-rapat, memang lebih efektif (WFH) daripada kalau dilakukan di kantor. Karena kalau rapat melalui video conference itu kita bisa kapan saja, di mana saja, kemudian mengundang instansi mana saja itu tidak perlu hadir fisik dan tidak ada yang telat—semua on time.

Dan dalam sehari, rapat bisa jadi beberapa kali. Kalau seperti kemarin (sebelum pandemi), rapat—kalau diundang ke kementerian tertentu—paling cuma sekali sehari, karena kami sudah habis waktu di jalan.

Nah, kalau hal-hal lain seperti pelayanan publik, kita memang sedang menuju ke arah digital, elektronik. Kalau selama ini masyarakat memasukkan berkas harus datang ke kantor, sekarang semua bisa melalui email dan nanti akan diproses.

Berarti WFH secara tak terduga justru menghasilkan hal-hal positif di lingkaran instansi pemerintahan?

Betul, berkali-kali Kepala BKN Pak Bima Haria Wibisana itu menyampaikan bahwa sudah lama sekali ia mendorong perubahan ke arah digital. Gara-gara corona ini, dalam waktu beberapa bulan saja sudah mampu mentransformasi yang tadinya manual langsung cepat sekali ke arah digital.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana meninjau peserta tes CPNS di Kantor Badan Kepegawaian Negara Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Digitalisasi ini sebenarnya yang dicita-citakan dari dulu, termasuk dalam pelayanan publik itu tidak perlu memberikan berkas-berkas secara langsung, tapi bisa dilakukan secara elektronik. Itu termasuk bagian new normal nanti. Semuanya akan lebih banyak menggunakan teknologi informasi.

Arahnya semua akan online ya?

Betul, termasuk di kami itu sekarang tanda tangan sudah nggak manual lagi, sudah digital signature. Jadi bisa di mana saja toh, tidak perlu misalnya harus ketemu (hanya untuk minta) tanda tangan basah. Dan tandang tangan digital itu sudah tersertifikasi dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), jadi aman.

Apakah perubahan sistem ini akan diteruskan setelah WFH berakhir?

Tetap akan kami lanjutkan, termasuk tanda tangan digital. Semua yang menyangkut tanda tangan, misal untuk (mengurus) pensiun, kenaikan pangkat, akan dilakukan secara digital sehingga prosesnya akan lebih cepat. Pelayanan publik yang menyangkut BKN pun akan segera digitalisasi.

PNS ibu kota akan kembali berkantor secara bergilir mulai 5 Juni. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Selama WFH, apa saja hambatan yang ditemui di lingkup pemerintahan?

Hambatannya, misalnya, tidak semua pegawai kami berusia muda. Ada yang sudah tua, sehingga kalau berhadapan dengan teknologi informasi menjadi gagap.

Kemudian soal koneksi internet, tidak semua pegawai punya laptop (layak) dan koneksi internet (stabil) di rumahnya sehingga sebagian tetap mencari koneksi internet di kantor. Nah, kalau di kantor ya sama saja masuk kantor.

Oleh karena itu, kemarin ada surat dari Menteri Keuangan untuk memberikan kuota internet kepada pegawai yang WFH. Jadi masalah kuota internet ini sudah bisa diatasi.

Tapi kalau yang usia tua gagap teknologi itu harus belajar, ya. Harus ada pembelajaran.

Beberapa perusahaan besar dunia membolehkan karyawan mereka WFH selamanya. Kira-kira mungkin tidak ada yang seperti itu di lingkungan penerintahan?

Iya, (mungkin). Kan ada konsep flexible working management yang dicetuskan oleh Bappenas dan itu berlaku mulai Januari 2020. Jadi, bila ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang bisa dilakukan di rumah, Bappenas akan melaksanakan (WFH) itu. Tentunya dengan kondisi sekarang, ternyata ada pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah, dan ke depannya kemungkinan kami juga akan seperti itu (terus WFH).

Jadi pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah ya dilakukan di rumah, tidak harus ke kantor. Tetapi output harus jelas. Bukan kehadiran (fisik pegawai), tetapi output pekerjaannya yang harus jelas. Dia kerja di rumah tapi harus produktif.

Kerja dari rumah bukan berarti santai-santai. Foto: Shutterstock

WFH memangkas biaya operasional dan transportasi. Anda sependapat sistem ini menguntungkan anggaran?

Sebenarnya dari sisi efisiensi memang sangat efisien, karena beberapa pos lebih bisa diirit. Contohnya, tidak ada yang melakukan perjalanan dinas. Kalau rapat tidak perlu datang ke Jakarta, tetapi cukup di depan laptop masing-masing.

Itu menghemat uang negara berapa miliar atau berapa triliun. Itu misal satu instansi saja sudah menghemat banyak. Apalagi seluruh instansi di Indonesia. Saya kira (penghematannya) sangat signifikan.

Kemudian soal biaya listrik, air, kalau dihitung juga akan berbeda masing-masing instansi. Tapi pengeluaran semakin kecil. Dan kemarin kan ada pengalihan dari anggaran-anggaran itu untuk mengatasi pandemi.

Jadi dalam kondisi begini, perjalanan dinas memang tidak perlu banyak-banyak. Coba bayangkan dari seluruh instansi itu, berapa anggaran perjalanan dinasnya. Tetapi dengan teknologi informasi, sekarang banyak yang bisa dihemat.

Semua instansi pemerintah sudah siap dengan protokol kesehatan khusus memasuki era new normal?

Sepertinya selama pandemi COVID ini memang sudah menerapkan itu. Begitu masuk, dicek suhu tubuhnya, kalau tidak pakai masker tidak boleh masuk, dan harus cuci tangan. Nanti setiap instansi pun akan seperti itu. Walaupun misalnya pandemi sudah reda, kita harus menjaga jangan sampai lalai terus naik lagi (kasus corona).

New normal memang keadaan baru yang berbeda dengan sebelumnya. Yang pasti dengan adanya COVID-19 ini, penggunaan teknologi informasi akan semakin banyak. Dan kehidupan kantor wajib mematuhi protokol kesehatan—jaga jarak, pakai masker, hand sanitizer. Untuk seterusnya.

— Kepala Bappenas Suharso Monoarfa

**** Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona.

Yuk, bantu donasi untuk mengatasi dampak wabah corona.